Penulis : Pinnur Selalau (Pimred Media RadarCyberNusantara.Id)
Jujur saja, dalam setiap perpolitikan—entah di ranah nasional, daerah, polanya hampir selalu sama. Saat belum berkuasa, calon pemimpin biasa tampil ramah, murah senyum, dan pandai berikan janji manis. Kata-katanya sangat menarik, nadanya meyakinkan, seolah setelah mereka terpilih semua masalah akan selesai. Namun begitu kursi kekuasaan berhasil diduduki, janji itu perlahan menghilang tanpa kabar. Yang muncul justru hanya alasan, pembelaan, dan kalimat klasik: “harap bersabar.”
Janji manis politik telah berubah menjadi kebiasaan buruk yang dianggap wajar. Tanpa janji, seorang calon seolah tak layak dipilih. Maka janji kesejahteraan diumbar, perubahan digembar-gemborkan, keberpihakan diteriakkan, dan transparansi dijual mahal. Padahal, sebagian besar janji itu bahkan tidak pernah benar-benar direncanakan untuk ditepati.
Begitu pemimpin terpilih, ceritanya berubah total. Janji yang dulu ditebarkan kini dijawab dengan dalih basi: maaf anggarannya kurang, aturannya ke hambat, atau situasinya tidak mendukung. Anehnya, semua hambatan itu baru ditemukan setelah menang. Seolah-olah saat kampanye mereka tidak tahu apa-apa tentang realitas yang akan dihadapi.
Ironisnya, pola ini tidak hanya terjadi di ranah pemerintahan negara tapi juga pemimpin daerah. Janji tentang keberpihakan pada masyarakat, keterbukaan kebijakan, hingga pembangunan yang adil sering kali berakhir sebagai slogan kosong. Rapat berjalan, baliho dipasang, pidato disampaikan, tapi hasilnya nihil.
Masalah utama sebenarnya sederhana: janji tidak pernah benar-benar ditagih. Dalam budaya politik kita, berbohong tidak dianggap memalukan. Ingkar janji bukan aib. Tidak ada sanksi, tidak ada rasa bersalah. Semua dianggap biasa.
Pemimpin yang gagal menepati janji bahkan masih bisa tampil percaya diri. Lebih parah lagi, mereka bisa maju kembali dengan janji baru yang lebih manis. Dan yang paling membuat geleng-geleng kepala, masyarakat sering kali kembali percaya, seolah lupa bahwa janji lama saja belum ditepati.
Inilah buruknya demokrasi kita. Yang jujur dan realistis kalah menarik dibanding yang pandai berbicara. Kerja nyata kalah oleh retorika. Yang penting terlihat peduli, meski sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin akhirnya lebih sibuk menjaga citra diri daripada menepati janjinya sendiri.
Janji kampanye kerap manis di mulut, tetapi pahit saat dihadapkan pada realitas kekuasaan. Janji hanya dijadikan alat meraih simpati, bukan komitmen yang sungguh-sungguh ingin diwujudkan. Banyak janji terbukti hanya menjadi slogan karena terseret kepentingan politik dan birokrasi.
Jadi, berhenti berpura-pura bahwa ini hanya soal oknum. Ini soal budaya yang membiarkan seorang pemimpin untuk berjanji tanpa ditepati. Selama janji manis hanya dipakai untuk menang, bukan untuk ditepati, rasa pahit akan terus menjadi menu wajib setelah pemilihan usai.
Sudah saatnya masyarakat, Lampung pada umumnya, kota Bandar Lampung pada khususnya untuk berhenti mudah percaya. Jangan hanya mendengar janji, tetapi ingat dan tagih. Sebab pemimpin yang baik bukan yang paling manis janjinya, melainkan yang berani bertanggung jawab ketika janjinya gagal ditepati.
Bandar Lampung : 07 Maret 2026.
Tidak ada komentar