Oleh: Pinnur Selalau
Tingkat penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah sudah melampaui batas yang sangat gawat. Korupsi untuk berbagai proyek tidak lagi menjadi pilihan terbaik bagi mereka, karena terlalu mudah dan gampang terbongkar dan tertangkap. Karena itu model mengkomersialkan jabatan serta wewenang semakin marak. Mulai dari mengubah undang-undang dan peraturan hingga memberi perlindungan atau semacam upaya menutupi kesalahan hingga memberi kemudahan untuk melakukan tindakan yang curang.
Dari proses pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang masih belum terselesaikan juga sampai hari ini, kuat diduga terjadi transaksi dalam nilai yang tidak kecil jumlahnya. Belum lagi pada ranah politik yang begitu gaduh saat menjelang Pemilu 2024, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan mulus. Kecuali itu, budaya dalam politik yang dikembangkan dalam bentuk perangkap bagi binatang buas, dibangun agar dapat digunakan sebagai alat menyandera para tokoh yang dianggap perlu diatur agar bisa bertekuk lutut dibawah kendali penguasa tunggal yang masih punya birahi untuk terus berkuasa.
Model terbaru dari penyelewengan jabatan maupun kekuasaan itu dilakukan dalam pemberian kemudahan impor terhadap berbagai barang mewah hingga kebutuhan bahan pangan bagi rakyat yang kemudian telah menimbulkan kesusahan bagi petani yang berharap memperoleh hasil untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarganya.
Karena itu dalam perkembangan dari budaya usaha yang baru, sindikat atau mafia peredaran narkoba serta perjudian menjadi semakin marak. Soalnya bukan saja lantaran himpitan ekonomi yang semakin berat, tetapi peluang untuk usaha haram itu memang menjadi lapak yang dapat dimanfaatkan, ketika banyak orang ingin keluar dari kemiskinan yang makin akut dan mengerikan.
Inti utamanya dari memperolehnya tempat bagi narkoba dan perjudian itu adalah hasrat untuk melepaskan diri dari segenap himpitan, utamanya ekonomi hingga hasrat untuk cepat menjadi orang kaya.
Berita yang cukup heboh sampai hari ini — sejak akhir bulan Oktober 2024 — adalah masalah tersangka sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dam Digital (Komdigi) yang diringkus Polisi Daerah Metro Jaya membeberkan pendapatan dari pengecualian pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online (Judol) itu sungguh sangat menggiurkan. Dari setiap situs yang mau dibebaskan pemblokirannya itu, mereka bisa memperoleh paling sedikit Rp 8,5 juta dari per situs yang dibebaskan dari pemblokiran aparat Kementerian Komdigi yang culas ini. Sedang gaji mereka setiap bulan tidak segede itu juga.
Bayangkan, dari penggeledahan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 1 November 2024 di Kantor Satelit Pemantauan Sistem Komdigi, Bekasi Selatan, Jawa Barat itu terungkap juga ada 5.000 situs judol yang terjaring, 1.000 diantaranya yang mereka kelola untuk menghasilkan pundi-pundi haram dari usaha yang juga haram itu. Artinya, jika dari jumlah situs judol yang “diolah” oleh pegawai yang ingin cepat kaya itu, setiap bulan sudah bisa mendulang uang ekstra sebesar Rp 8.500.000.000. Soalnya, siapa saja yang menikmati dana haram itu, tentulah tidak mungkin dapat mereka telan sendiri dengan mengabaikan pihak atasan mereka yang mungkin saat itu bersikap tutup mata.
Kasus serupa ini tampak jelas dalam jaringan mafia narkoba, mulai dari proses penangkapan hingga saat di pengadilan — bahkan pada waktu menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) para pelakunya dapat menjalani hidupnya dengan riang gembira tidak hanya karena bisa mendapat fasilitas yang diinginkan sesuai selera dan suka cita pelakunya — tapi juga dapat memperoleh keleluasan atau lebih bebas dan nyaman mengendalikan peredaran dari dalam lembaga pemasyarakatan, seperti yang sudah berulang tertangkap basah. Akibatnya, petugas LP pun kebagian sanksi, meski selalu dikenakan yang paling ringan. Karena memang banyak petugas LP itu yang mendapat perlindungan dari atasannya juga.
Jadi begitulah, mafia narkoba serta usaha perjudian di Indonesia memiliki semacam induk semang yang terus bersambung melakukan pemeliharaan dan perawatan hingga terus hidup karena dapat menghasilkan uang dengan cepat yang tidak kecil jumlahnya. Dan ingat kasus Jenderal Sambo yang langsung meredup, sehingga semua orang yang ada di sekelilingnya bisa nyaman dan tenteram sampai sekarang. Dan hukumannya pun akan terus mendapat pengurangan serta keringanan. Sebab “hepeng na mangtur nagaron”, kata Ucok dari Medan.
Bandar Lampung, 3 November 2024.
Editor : Mely Eprianti S.H.
