RadarCyberNusantara.id | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri jasa keuangan untuk mengoptimalkan pembiayaan/kredit di sektor utama kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung didominasi oleh dua sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor perdagangan besar&eceran, reparasi, dan perawatan mobil&sepeda motor, yang menjadi pilar utama penggerak perekonomian daerah.
Provinsi Lampung memiliki 2.657 desa/kelurahan yang tersebar di kota/kabupaten dengan potensi dan sektor ekonomi dominan yang berbeda-beda. Potensi tersebut tentunya dapat menjadi referensi industri jasa keuangan untuk memberikan kredit/pembiayaan dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di setiap desa/kelurahan. Berdasarkan data per November 2024, terbuka ruang untuk industry perbankan dalam meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan di provinsi Lampung khususnya pada potensi sector ekonomi dominan di pedesaan. Hal ini terlihat seperti di Kabupaten Tanggamus (302 desa), dimana 283 desa dengan potensi ekonomi dominan yang dimiliki yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan, namun penyaluran kredit/pembiayaan di sektor tersebut tercatat baru sebesar 16,35%. Kabupaten Lampung Selatan (260 desa), 206 desa dengan potensi ekonomi dominan Pertanian, kehutanan dan perikanan, namun penyaluran kredit/pembiayaan di sector tersebut tercatat baru sebesar 8,53%, demikian juga di beberapa kabupaten lainnya menunjukan kondisi yang hampir sama.
Penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung, dengan angka sebesar Rp41.773.816 Juta atau 38,99% dari total penyaluran kredit/pembiayaan yang ada. Secara rinci, data penyaluran kredit di kota/kabupaten lainnya sebagai berikut : Kabupaten Lampung Selatan Rp12.806.063 Juta (11,95%), Kabupaten Lampung Tengah Rp12.142.040 Juta (11,33%), Kota Metro Rp8.105.725 Juta (7,57%), Kabupaten Lampung Utara Rp6.206.937 Juta (5,79%), Kabupaten Lampung Timur Rp5.252.636 Juta (4,90%), Kabupaten Tulang Bawang Rp4.850.069 Juta (4,53%), Kabupaten Tanggamus Rp4.125.676 Juta (3,85%), Kabupaten Way Kanan Rp2.679.555 Juta (2,50%), Kabupaten Pesawaran Rp2.118.502 Juta (1,98%), Kabupaten Lampung Barat Rp2.018.049 Juta (1,88%), Kabupaten Mesuji Rp1.733.624 Juta (1,62%), Kabupaten Pringsewu Rp1.498.757 Juta (1,40%), Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp1.325.070 Juta (1,24%) dan Kabupaten Pesisir Barat Rp505.608 Juta (0,47%). Dari data tersebut, industri jasa keuangan perlu untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan ke kota/kabupaten lainnya, sesuai dengan potensi yang ada.
Untuk Penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi di seluruh kota/kabupaten, sektor Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga menjadi yang terbesar yaitu Rp 26.904.716 Juta atau 25,11% dari total penyaluran kredit/pembiayaan, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp21.813.777 juta (20,36%) dan sektor Industri Pengolahan sebesar Rp16.410.510 Juta (15,32%). Sedangkan sektor ekonomi Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan ada diurutan selanjutnya sebesar Rp13.664.928 Juta atau sebesar 12,75%.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memberikan perhatian kepada penyaluran kredit/pembiayaan oleh industri jasa keuangan, terutama menyasar potensi ekonomi dominan yang ada di pedesaan dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian. “Untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah, tentunya peran sektor jasa keuangan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada masyarakat sangat penting. Memperluas jangkauan ke desa/kelurahan di setiap kota/kabupaten, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi desa yang ada, tentunya membuka peluang bagi usaha-usaha di desa/kelurahan untuk tumbuh dan berkembang” ungkapnya.
OJK Provinsi Lampung berharap peran industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung sektor ekonomi di desa/kelurahan, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
|Red
