RadarCyberNusantara.id | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung menggelar Diskusi Publik bertema “Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah Lampung dalam Pembangunan Desa” di Resto Bukit Randu, Sabtu (15/2). Diskusi ini membahas berbagai tantangan dan solusi dalam pembangunan desa di Lampung, dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari legislatif, pemerintah daerah, dan pakar pembangunan.
Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, Tri Noviantoro, menyoroti masalah pupuk yang masih menjadi kendala utama bagi petani serta pemanfaatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang belum maksimal dalam mengelola potensi pertanian.
“Pupuk menjadi salah satu persoalan yang terus dihadapi petani. Selain itu, Bumdes seharusnya dapat lebih diberdayakan untuk mengelola produk pertanian secara profesional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKS dapat mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pelatihan dan pendampingan agar SDM desa semakin profesional dalam mengelola potensi daerahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.
“Kebijakan gubernur hanya bersifat pembinaan dan koordinasi. Eksekusi program pembangunan desa ada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemda, partai politik, dan masyarakat,” jelasnya.
Aziz juga menyoroti visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dari gubernur terpilih, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi desa dan pembangunan berbasis desa, termasuk dengan mendorong Bumdes untuk memproduksi pupuk organik sebagai solusi atas permasalahan pupuk yang dihadapi petani.
Dari sisi legislatif, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengangkat isu ketimpangan ekonomi dan infrastruktur desa.
“Saat akan menggarap lahan, petani harus meminjam uang, begitu pula saat pemupukan hingga panen. Akibatnya, saat panen tiba, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena harus membayar utang,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, serta perlunya perhatian lebih dari Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.
Sebagai solusi, Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mendorong:
✅ Subsidi pupuk yang tepat sasaran
✅ Bantuan permodalan bagi petani desa
✅ Pembentukan cluster pertanian di desa agar setiap desa memiliki produk unggulan
✅ Peningkatan kualitas pendidikan di desa untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif
“Jika desa memiliki SDM yang unggul dan infrastruktur yang memadai, maka desa dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
*Pengukuhan Dewan Pakar PKS Lampung*
Dalam kesempatan yang sama, PKS Lampung juga mengukuhkan Dewan Pakar PKS Lampung dengan Tri Noviantoro Murad sebagai Ketua dan Sujarwo sebagai Sekretaris.
Ketua MPW PKS Lampung, Johan Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pakar sangat strategis dalam memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.
“Kami melakukan revitalisasi Dewan Pakar agar bisa lebih berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama dalam mendorong pembangunan berbasis desa,” ujarnya.
PKS Lampung berharap, dengan adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, desa-desa di Lampung dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.
|Red
