RadarCyberNusantara.id | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan operasi pasar, apabila di daerahnya terjadi kenaikan harga komoditas pokok yang tinggi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Tomsi mengungkapkan komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah pada minggu ketiga Februari 2025. Beberapa komoditas itu antara lain minyak goreng di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota.
“Bawang putih di 143 [kabupaten/kota], cabai rawit 123 [kabupaten/kota], beras di 96 [kabupaten/kota]. Kami sangat berharap di daerah-daerah yang naik ini ya mau enggak mau operasi pasar,” kata Tomsi.
Khusus untuk bawang putih yang 99 persen berasal dari impor, Tomsi menyebut bahwa masalah utama terletak pada distribusi. Menurutnya, ketika komoditas tersebut masuk, harga seharusnya bisa stabil. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan distribusi komoditas impor dilakukan dengan baik, terutama menjelang Lebaran.
“Beberapa kali Lebaran ini kenaikan bawang putih itu bisa sampai 200 persen. Bisa sampai Rp120.000 [per kilogram] harganya. Jadi mohon teman-teman bisa menanggapi ini,” tambahnya.
Tomsi mengingatkan, jika Pemda tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, maka kenaikan harga akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, ia meminta stakeholders terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk benar-benar memahami dinamika harga di daerah masing-masing.
“Apalagi tentunya minggu depan itu sudah kepala daerah yang baru [mulai efektif bertugas], dan kita akan memulai rapat kita dengan kepala daerah yang baru. Tolong tentunya Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun [ke lapangan mengecek pasar],” ungkapnya.
Dalam pantauannya melalui Rakor Inflasi yang dilakukan setiap Senin, masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Untuk itu, ia pun berharap TPID segera bergerak cepat dan memastikan pelaksanaan tugas dengan baik.
Selain itu, kementerian/lembaga (K/L) perlu melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat hingga sampai ke konsumen.
“Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, kemudian kita akan lihat hasilnya di minggu depan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita untuk mempertahankan tidak terjadi kenaikan harga,” tandasnya.
|Red
