RadarCyberNusantara. Id | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 mengalami penurunan sekitar Rp53 milyar.
Hal ini, akibat dampak dari efisiensi anggaran karena dilakukanya pemangkasan pendapatan dari dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD kabupaten setempat.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengungkapkan, dampak dari efisiensi anggaran dengan dilakukannya pemangkasan pendapatan TKD yang bersumber dari DAU tahun 2025 APBD berkurang sekitar Rp53 Milyar dari pagu awal.
Hal tersebut merupakan implikasi dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Orang nomor satu di Kabupaten Lamsel ini, menjelaskan, imbas dari efisiensi anggaran, berefek luas terhadap penerimaan DAK infrastruktur Lampung Selatan pada tahun anggaran 2025. Kendati demikian, Eggy mengaku tetap optimis bahwa minusnya penerimaan DAK infrastruktur dapat diminimalisir dengan refocussing anggaran.
Dimana lanjut Eggy, refocussing tersebut dilakukan atas result penyisiran efisiensi anggaran yang sedang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan SE Mendagri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian anggaran dan efisiensi APBN dan APBD 2025.
“Lampung Selatan, informasinya kemarin dari TAPD sudah ada angka efisiensinya. Nilainya kurang lebih hampir Rp53 M. Untuk fokusnya, untuk DAK dari infrastruktur ada beberapa yang kena (Efisiensi). Tapi kami (Pemkab) juga sedang melakukan beberapa penyisiran anggaran guna efisiensi untuk mencari format terbaik, sehingga kita bisa mengembalikan kegiatan Infrastruktur,” terang Bupati Lamsel kepada wartawan usai memberikan pidato sambutan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (5/32025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Eggy juga menyatakan ada 4 bidang prioritas utama dalam 100 hari pertama kerja Eggy-Syaiful. Empat bidang tersebut yakni, infrastruktur jalan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan masyarakat, bidang pendidikan yang meliputi infrastruktur dan terkait adanya laporan pungli serta tata kelola organisasi OPD.
“Kedepan kita akan utamakan infrastruktur untuk jalan, menjadi lebih baik dan mulus. Terutama jalan-jalan yang belum tersentuh perbaikan kurang lebih 10 tahun akan kita prioritaskan. Selanjutnya, optimalisasi pelayanan administrasi masyarakat, misalnya ngurus KTP cukup di kecamatan. Masyarakat kita minimalisir gak perlu datang ke kantor kecamatan lebih dari satu kali, tentunya untuk menghemat biaya,” imbuh Ketua HIPMI Provinsi Jabar ini.
Eggy juga mengatakan, untuk bidang pendidikan, pihaknya juga akan memprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur. Termasuk, ada beberapa pengaduan terkait dengan pungli-pungli iuran. “Terkait hal ini (pengaduan ,red) saya sendiri, sudah kontak dan instruksikan Kadisdik untuk ditindak tegas,” tegasnya.
Untuk bidang pariwisata, suami dari Zita Anjani ini mengungkapkan adanya fakta jika Lamsel belum memiliki rencana induk (Master plan) terkait dengan tata ruang yang terintegrasi. Menurutnya, bersama dengan tim saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan utama pengembangan pariwisata tersebut dengan target bakal rampung hingga 2-3 bulan kedepan.
“Pertama pariwisata ini terkait dengan tata ruang, master plan wilayah masih dirancang. Karena selama ini Lampung Selatan belum punya master plan yang terintegrasi. Insyaallah mungkin kurun waktu 2-3 bulan sudah beres. Sehingga kita sudah punya blue print (Rencana Kerja Komprehensif) terkait dengan tata ruang wilayah optimalisasi kewilayahan,” pungkasnya. | RED