RadarCyberNusantara.Id | Terhitung 100 hari kinerja Bupati Wakil Bupati Lampung Utara, namun belum ada perubahan signifikan dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Dilansir dari media Lampost.co bahwa yang di sampaikan program Bupati Lampung Utara 100 hari kerja yaitu, pengadaan seragam sekolah gratis tingkat SD-SMP, puskesmas mider yang dilengkapi obat-obatan, Kemudian bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu dan berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Serta optimalisasi manajemen RSD Mayjend (Purn) HM Ryacudu.
Penguatan UMKM dan koperasi melalui program kredit usaha dan ekonomi digital. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan. Penguatan kesetaraan gender. Serta perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.
Keberhasilannya dalam 100 hari pertama, akan berdampak kepada keberhasilannya lima tahun kedepan, asal konsisten dan melakukan peningkatan secara terus menerus. Sebaliknya kegagalan pada 100 hari pertama akan menyebabkan kendala pada periode kepemimpinannya, bila tidak dilakukan perbaikan secara drastis, karena 100 hari pertama adalah masalah kritis dan krusial bagi seorang kepala daerah.
Menyikapi 100 hari kinerja Bupati dan wakil bupati HMI cabang Kotabumi telah menyiapkan bahan-bahan ilmiah hasil kajian pengurus HMI untuk didiskusikan kepada pemerintah daerah baik evaluasi 100 hari kinerja, isu daerah sampai permasalahan-permasalahan lama yang musti jadi atensi bupati wakil bupati hari ini.
“Kami akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap Pemda melalui ruang audiensi, bukan hanya mengoreksi akan tetapi kami akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dari hasil literatur teman-teman HMI terhadap permasalahan yang ada” Bayu Iswari (Wasekum PPD HMI Cabang Kotabumi)
Pertanyaan mengenai apakah HMI akan turun aksi? kami coba mengikuti segala mekanisme yang kami pelajari bahwa aksi merupakan jalan terakhir apabila upaya-upaya diplomasi penyampaian pendapat tidak terakomodir. Untuk saat ini kami akan bersurat meminta Pemda memfasilitasi memberikan ruang diskusi ilmiah antara bupati wakil bupati dengan teman-teman HMI.
Akan kami bawakan bahan-bahan literatur kami yang telah kami diskusikan cukup alot dan panjang mengenai keadaan Lampung Utara hari ini, serta telah kami siapkan solusi-solusi berbentuk rekomendasi untuk Pemda Lampung Utara, dalam hal rekomendasi kami bersepakat ada beberapa pejabat di dinas-dinas tertentu untuk di evaluasi dan dicopot bila perlu sebab kinerjanya dianggap tidak profesional. Inilah bentuk keseriusan HMI cabang Kotabumi sebagai agent sosial control sekaligus representatif kaum intelek yang peduli dengan kabupaten tercinta ini. Tutup Bayu. | Red.
