RadarCyberNusantara. Id | Setiap tahun, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebagai fondasi kebijakan fiskal yang menentukan arah pembangunan nasional. Namun, anggaran bukan sekadar angka-angka teknokratis yang dipaparkan dalam dokumen ratusan halaman.
Di balik setiap rupiah yang dialokasikan, tersembunyi konsekuensi langsung terhadap kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, Pinnur Selalau, seorang Jurnalis dan pengamat kebijakan publik menyampaikan catatan kritisnya terhadap RAPBN 2026, dengan menyoroti perlunya penajaman fokus pada keberpihakan terhadap rakyat, keadilan sosial, serta ketahanan nasional.
Pinnur Selalau menegaskan bahwa stabilitas fiskal tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan dalam penyusunan RAPBN. Ia mengakui pentingnya menjaga defisit anggaran dalam batas yang sehat dan menjaga rasio utang terhadap PDB, namun mengingatkan bahwa anggaran negara harus menjadi instrumen utama untuk menyejahterakan rakyat.
Stabilitas makroekonomi adalah prasyarat, bukan tujuan akhir, ujarnya. RAPBN 2026, menurutnya, seharusnya menempatkan Pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dalam angka-angka statistik.
Salah satu kritik utama Pinnur Selalau tertuju pada kecenderungan penurunan porsi belanja sosial dalam RAPBN beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti bahwa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, meskipun nominalnya meningkat, secara persentase terhadap total belanja negara justru stagnan bahkan menurun.
“Apakah kita benar-benar memprioritaskan generasi masa depan jika alokasi pendidikan masih kalah dari subsidi untuk sektor-sektor yang tidak produktif?” tanyanya.
Pinnur Selalau mengusulkan agar alokasi untuk sektor pendidikan tidak hanya ditingkatkan secara kuantitatif, tetapi juga dikawal secara ketat agar tidak tersedot habis pada belanja pegawai dan birokrasi. “Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus sampai ke siswa, bukan berhenti di struktur administrasi,” katanya tegas.
Ia juga mendorong penguatan pendidikan vokasi dan riset sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.
Kritik tajam juga diarahkan pada pola pemberian subsidi, terutama subsidi energi yang kerap tidak tepat sasaran. Dalam RAPBN 2026, anggaran subsidi BBM dan listrik masih sangat besar, namun distribusinya dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas ketimbang masyarakat miskin. Subsidi yang salah sasaran hanya memperdalam ketimpangan, kata Pinnur Selalau.
Sebagai alternatif, ia mendorong transformasi subsidi menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung terhadap daya beli rakyat miskin. Selain itu, ia menekankan pentingnya transisi energi yang adil, dengan alokasi anggaran yang mendukung energi terbarukan tanpa mengorbankan masyarakat yang masih bergantung pada energi konvensional.
Dari sisi penerimaan negara, Pinnur Selalau menyoroti kurangnya inovasi dalam menggali sumber penerimaan baru, terutama di sektor ekonomi digital dan informal yang terus tumbuh. Ia mengkritisi bahwa sistem perpajakan kita masih sangat berat pada sektor formal dan tidak cukup adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.
“Sudah saatnya pemerintah memperkuat pajak atas kekayaan (wealth tax), pajak karbon, serta memperluas basis pajak digital,” usulnya. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas administrasi perpajakan, termasuk reformasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk meningkatkan efisiensi dan integritas. “Keadilan pajak adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya.
Isu lain yang tak luput dari perhatian Pinnur Selalau adalah desentralisasi fiskal.
Menurutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini diberikan ke daerah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. “Kita bicara otonomi, tapi pusat masih terlalu dominan dalam menentukan arah belanja daerah,” kritiknya.
Ia menyarankan adanya reformulasi dana transfer daerah berbasis kinerja dan kebutuhan riil, serta mendorong penguatan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada pusat. “Tanpa otonomi fiskal yang sejati, daerah akan terus menjadi operator, bukan inovator,” tegasnya.
Terakhir, Pinnur Selalau menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Ia menilai proses penyusunan RAPBN masih terlalu teknokratis dan kurang melibatkan masyarakat sipil. “Transparansi anggaran bukan sekadar publikasi dokumen, tapi keterlibatan rakyat dalam menentukan prioritas,” katanya.
Ia mendorong penguatan sistem e-budgeting dan pelibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara lebih bermakna, bukan hanya seremonial. “Anggaran yang baik adalah anggaran yang disusun bersama rakyat, untuk rakyat,” pungkasnya.
RAPBN 2026 bukan sekadar rencana belanja negara, melainkan cerminan dari komitmen politik dan moral pemerintah terhadap masa depan rakyat. Catatan kritis Pinnur Selalau menjadi pengingat bahwa anggaran negara harus berpihak, adil, dan berpandangan jauh ke depan. Anggaran yang baik bukan hanya yang seimbang secara angka, tetapi yang mampu menjawab kebutuhan rakyat hari ini dan menjamin harapan mereka di masa depan. | Melly Efrianti S.H.
