RadarCyberNusantara.id | Akademisi Universitas Esa Unggul Dr. Iswadi, M.Pd. yang juga Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), memberikan berbagai analisis dan rekomendasi terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, IPM bukan hanya soal angka statistik, tetapi mencerminkan kualitas hidup rakyat yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
Dr. Iswadi menekankan pentingnya pendidikan holistik yang mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Hal ini penting untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati, etika, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0
Selain itu, Dr. Iswadi mengusulkan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri untuk mengurangi kesenjangan antara lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi yang berkualitas dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap pakai di sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi
Dr. Iswadi mengusulkan agar kenaikan gaji guru ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pendekatan ini dianggap dapat mengurangi birokrasi yang rumit dan memastikan distribusi anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus pada tugasnya, lebih inovatif dalam metode pengajaran, dan lebih berdedikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa
Dalam sektor kesehatan, Dr. Iswadi menyoroti pentingnya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, distribusi tenaga medis yang merata, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Dengan demikian, diharapkan dapat menurunkan angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM.
Dr. Iswadi mengapresiasi rencana Presiden Prabowo untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini dapat memberdayakan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa, program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa
Dr. Iswadi menyarankan agar Indonesia mempercepat adopsi teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan pembelajaran berbasis teknologi lainnya. Hal ini akan memudahkan akses pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang. Pemerintah perlu terus mendukung pengembangan infrastruktur teknologi di seluruh pelosok Indonesia dan memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa
Dr. Iswadi menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Program magang, kerja sama riset, dan penyesuaian kurikulum dapat meningkatkan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dan meminimalisir paradoks yang ada di sektor ini
Dr. Iswadi berharap Presiden Prabowo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Pejabat negara Langkah ini dianggap dapat memastikan bahwa pemerintahan nya diisi oleh individu-individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang efektif, bebas dari korupsi, dan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan IPM
Peningkatan IPM Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup reformasi pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi digital, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan sinergi antara berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi negara maju yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di panggung global.
|Red
