RadarCyberNusantara.com | Anggota DPRD Kota Bandarlampung Rezki Wirmandi menilai sistem pendidikan saat ini tidak pro rakyat. Sebagai contoh, kata dia, 10 sampai 15 tahun yang lalu saat masih diberlakukan NEM, masyarakat tidak pusing untuk menentukan sekolah bagi anak-anaknya karena bisa dilihat dari nilai dan tentunya tes ujian masuk.
“Ini yang harus dikaji lagi oleh pemerintah. Kita siap dorong agar sistem pendidikan di Lampung khususnya Bandar Lampung bisa diberlakukan kembali seperti semula,” ucap Rezki.
Lanjut Eky, persoalan sistem PPDB jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi banyak dikeluhkan konstituennya. Sebab, banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah sesuai keinginannya ataupun berdasarkan kecerdasannya. “Dengan sistem ini tidak ada lagi sekolah favorit, semua sama. Tentunya ini harus dikaji lagi, karena menurut saya, sistem ini tidak tepat sasaran,” ucap Eky.
Untuk itu, dirinya bersama Budiman AS meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat agar terpilih kembali sehingga dapat menyuarakan dan menjembatani keluhan-keluhan tersebut ke pemerintah, baik itu pemerintah kota, provinsi maupun pusat.
Anggota DPRD Lampung Budiman AS dikeluhkan berbagai persoalan, mulai dari BPJS, uang komite, hingga gaji guru honorer yang sangat memprihatinkan.
“Hari ini kami, saya dan Eky (sapaan akrab Rezki Wirmandi, red) menggelar silaturahmi sekaligus kampanye tatap muka dengan masyarakat Jagabaya II. Banyak keluhan yang masuk ke kami untuk menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat saat ini maupun ke depannya jika terpilih kembali,” ucap Budiman AS.(*)
