Banjir Di Bandar Lampung Bukan Takdir: Ketika Integritas Pejabat Lebih Rendah dari Permukaan Air
Oleh: Pinnur Selalau. Penulis adalah Pimred Media RadarCyberNusantara.Id
Banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah di Bandar Lampung, pada awal maret tahun ini kembali memperlihatkan bahwa bencana di Bandar Lampung bukan hanya urusan curah hujan ekstrem. Ketika ratusan rumah terendam air, puluhan ribu warga mengalami trauma, dan korban jiwa terus terulang yang menjadi korban dari bencana ini, kita dipaksa melihat kenyataan yang lebih pahit bencana ini adalah akumulasi dari kerusakan lingkungan, lemahnya penanganan pemerintah, dan runtuhnya integritas pejabat publik dalam mengelola ruang hidup masyarakat.
Sesuai prediksi BMKG curah hujan akan tinggi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung dan wilayah Lampung lainnya awal tahun ini. Demikianlah yang terjadi. Hampir sepekan Kota Bandar Lampung terus diguyur hujan. Sinar matahari terkadang seharian tidak tampak karena tertutup awan tebal. Hujan deras turun di pagi, siang, sore, malam dan dini hari.
Air yang turun mengalir ke tempat yang lebih rendah. Seharusnya terus mencari tempat lebih rendah yaitu ke laut setelah melalui sungai yang muaranya di lautan luas. Namun ternyata tidak seperti itu. Mungkin karena drainase dan jalur menuju sungai tidak lancar akhirnya air tergenang di daratan.
Bisa juga karena volume air yang sangat besar sehingga tidak bisa ditampung oleh sungai. Akibatnya banjir pun terjadi. Luapan air dari sungai masuk ke kawasan perumahan dan hunian manusia.
Banjir di Kota Bandar Lampung sudah menjadi rutinitas tahunan. Hampir di tiap tahun saat curah hujan tinggi, selalu terjadi banjir. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Kerugian material karena air masuk ke dalam rumah akan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Kesehatan juga terganggu karena sanitasi dan air bersih yang kurang.
Jika air semakin tinggi maka warga juga harus mengungsi ke tempat lain yang lebih tinggi. Maka kita pun saksikan beberapa masjid dan bangunan umum menjadi tempat pengungsian.
Menghadapi banjir tahunan perlu langkah responsif dan antisipatif. Responsif bersifat jangka pendek yaitu keselamatan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu bahu membahu antara pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial kemanusiaan.
Selanjutnya perlu langkah antisipatif agar kejadian ini tidak terjadi setiap tahun. Pemerintah Kota perlu bermitra dengan Perguruan Tinggi, asosiasi konsultan sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencari akar masalah banjir ini. Apakah karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga drainase tersumbat serta aliran sungai tidak lancar?
Mungkin juga karena pembangunan perumahan yang menggunakan lahan yang tidak sesuai peruntukannya sehingga daerah resapan berkurang? Atau karena erosi di daerah pegunungan yang menyebabkan pendangkalan sungai? Atau mungkin juga sebenarnya pemerintah sudah tahu akar masalahnya. Hanya saja sulit mengeksekusinya karena kendala tertentu?
Masa sekarang adalah saat yang tepat untuk memikirkan langkah untuk mengatasi masalah banjir tahunan ini. Jika masalah ini lintas sektoral dan lintas wilayah maka perlu sinergi dan kerja sama serta leadership yang kuat dari Provinsi agar eksekusi bisa berjalan dengan baik.
Pada saat yang sama, masyarakat dan generasi muda harus didorong untuk memahami bahwa bencana tidak lahir dari hujan semata, melainkan dari kebijakan yang keliru dan abai. Pendidikan integritas dan antikorupsi harus diperkuat agar masyarakat mampu mengawasi pemerintah dan menolak praktik perusakan lingkungan.
Banjir yang melanda kota Bandar Lampung bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Kini kita harus berani berkata jujur, banjir yang melanda kota Bandar Lampung bukanlah musibah yang datang tiba-tiba, melainkan “tagihan alam” atas kebijakan yang ceroboh dan integritas yang dilepas murah. Bencana ini tidak akan berhenti selama pejabat masih menganggap musibah banjir ini sebagai komoditas pencitraan, dan keselamatan warga sebagai angka statistik. Dan masyarakat pun tak bisa terus membiarkan diri jadi korban yang pasrah kita harus berani menuntut perubahan.
Karena itu, jika pemerintah tetap membiarkan izin pembangunan perumahan diperjualbelikan, jika pengawasan hanya hadir setelah bencana datang, dan jika masyarakat masih diam ketika lingkungan dirusak, maka banjir berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Alam sudah memperingatkan kita dengan cara yang paling keras. Pertanyaannya sederhana namun menentukan masa depan apakah kita memilih berubah?, atau menunggu air dan lumpur berikutnya mengetuk pintu rumah kita?
Semoga dengan langkah yang tepat dan cepat dari seluruh pihak, masalah banjir segera teratasi dan tidak terjadi lagi di masa datang. Kasihan masyarakat kalau setiap akhir tahun dan hujan deras, hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Takut banjir melanda.(**)
Bandar Lampung : 08 Maret 2026.
Editor : Elsa S.H.
Author: RadarCyberNusantara.Id.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar