Bila Hendak Membangun Suatu Kelompok Masyarakat Tertentu, Berilah Kail Kepada Mereka, Bukan Ikan
Editor.
Oleh : Pinnur Selalau (Pimred RadarCyberNusantara.Id)
Edisi : Selasa 24 Maret 2026.
RadarCyberNusantara.Id | Pembangunan di manapun di dunia ini selalu diarahkan untuk memperkuat posisi rakyat dalam keseharian hidup dan kehidupan mereka.
Artinya, rakyat harus dilihat sebagai entitas yang mandiri dan merdeka. Mereka harus memiliki kondisi di mana mereka secara leluasa tanpa tekanan dari pihak manapun untuk memutuskan apa yang terbaik bagi mereka
Inilah gambaran hakekat asli penduduk yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara ini sebelum ada Negara Indonesia.
Hakekat asli dimaksud adalah daya mandiri, tidak bergantung kepada siapa – siapa melainkan kepada diri mereka sendiri dan kelompok mereka. Mereka memutuskan apa yang terbaik bagi mereka.
Daya Mandiri inilah yang hari ini hilang atau lebih tepat dihilangkan dengan membuat rakyat Indonesia secara sistematis mengalami kebalikannya ketergantungan.
Program MBG – Makan Bergizi Gratis – dan KDMP – Koperasi Desa Merah Putih – adalah dua contoh program pembangunan yang sesungguhnya meciptakan ketergantungan kepada pemerintah.
Ketika makan siang di sekolah dibayar pemerintah dengan maksud baik tetapi sesungguh kabur dalam prinsip pembangunan rakyat membuat mereka terus akan bergantung pada pemerintah yang sesungguhnya juga terbatas sumber daya keuangannya. Terbukti dua bulan pertama Januari dan Februari 2026 APBN sudah defisit. Artinya pemerintah memaksakan diri membiayai MBG dengan dana pinjaman. Bukankah hal ini yang disebut konyol?
Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana meciptakan lapangan kerja bagi para orang tua murid agar memiliki pekerjaan. Dengan bekerja mereka memiliki pendapatan. Dengan pendapatan yang cukup mereka membiayai makan siang anak mereka di Sekolah.
Seharusnya seorang ahli strategi harus berpikir dalam kerangka proses ke arah hulu. Bukan hilir seperti yang terjadi dengan MBG: peningkatan pendapatan orang tua versus Makan Siang Gratis yang dibiayai Pemerintah.
Bila hendak membangun suatu kelompok masyarakat rertentu, berilah kail kepada mereka. Bukan Ikan.
Hal serupa terjadi pada KDMP yang konon anggarannya besar tetapi ketika sampai ke Desa tersisa 700 juta rupiah. Belum lagi masalah ketersediaan tanah untuk membangun kantor KDMP.
Ketika filosofi dasar Koperasi yaitu, Dari Anggota untuk Anggota” ini diterabas oleh kekuasaan justru kebalikannya yang terjadi memperlemah daya juang koperasi yang seharusnya dibentuk atas inisiatif rakyat Indonesia sendiri dengan mempertimbangkan kondisi bisnis lokal masing-masing daerah.
Artinya, pembentukan KDMP ini sesungguhnya melanggar prinsip dasar membangun rakyat mandiri berdasarkan potensi daerah mereka masing – masing. Saya tidak pernah bisa diyakinkan siapapun kalau KDMP di Pulau Legundi, Pesawaran, itu bisa sama dengan di kawasan Natar, Lampung Selatan.
Ketika hari ini MBG dan KDMP yang mati-matian dipertahankan oleh pemerintah, dari aspek teori dan praktik pembangunan rakyat mandiri adalah bukan model pembangunan yang sesungguhnya. Model ini adalah menjajah rakyat sendiri karena membuat mereka bergantung pada pemerintah. Model perhambaan baru!
Penulis : Pimred RadarCyberNusantara.Id.
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar