RadarCyberNusantara.id | Memasuki 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan langkah progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya fokus pada kebijakan nasional, Pemprov juga mengembangkan jalur diplomasi internasional sebagai strategi pembangunan jangka panjang.
Pada tahun 2025, Pemprov Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% hingga 5,3%. Target ini dirumuskan dalam indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan didasarkan atas masukan dari berbagai pihak, termasuk BPS Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,47% (year-on-year), tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ini dipicu oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, serta kenaikan ekspor, yang menjadi sinyal positif pencapaian target pertumbuhan tahunan.
Sebagai bagian dari strategi internasionalisasi ekonomi daerah, Gubernur Mirza memimpin delegasi Lampung dalam kunjungan kerja ke Provinsi Shandong, Tiongkok, pada akhir Mei 2025. Dalam forum bisnis strategis bertajuk Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, berdampingan dengan perwakilan dari Kota Malang.
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Lampung menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Provinsi Shandong yang disaksikan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Shandong. Penandatanganan ini menjadi landasan awal penyusunan nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama lintas sektor.
Gubernur Mirza menyebutkan bahwa Lampung dan Shandong memiliki banyak kesamaan sebagai lumbung pangan nasional dan wilayah dengan pelabuhan internasional strategis. “Kesamaan ini membuka peluang kolaborasi konkret dalam pertanian modern, pengembangan kawasan industri, hingga infrastruktur pelabuhan,” ujar Mirza.
Salah satu capaian penting dalam forum tersebut adalah kesepakatan antara Ketua Apindo Lampung Ary Meizari dan CEO Pauli Shandong Taiyuan Energy Co., Ltd., yang difasilitasi Gubernur Mirza. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal kerja sama investasi di sektor smart farming, pariwisata, dan industri berbasis teknologi.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan kerja sama dengan Shandong merupakan tindak lanjut dari kunjungan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok wilayah Sumatera, Zhang Min, ke Lampung pada 19 Mei 2025. Ia menyebut teknologi dari Pauli Group dapat mendorong produktivitas pertanian hingga 30 persen, terutama komoditas padi, jagung, dan hortikultura.
“Implementasinya akan memakai model kemitraan dengan petani lokal agar ada alih teknologi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Elvira.
Pemprov Lampung menilai pengalaman Shandong dalam membangun sistem pertanian berteknologi tinggi, industri terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi pengindraan jauh bisa menjadi referensi penguatan tata kelola pembangunan daerah. Kerja sama ini juga akan menyasar bidang pendidikan, pertukaran pemuda, pemberian beasiswa, hingga pemanfaatan citra satelit untuk penataan ruang.
Langkah ini dinilai strategis karena membuka akses pasar ekspor baru, mempercepat transformasi pertanian digital, serta menciptakan lapangan kerja di sektor perdesaan. Gubernur Mirza juga menyebutkan bahwa dari 22 negara mitra yang dijajaki, Lampung tercatat sebagai daerah yang paling diminati untuk tujuan investasi.
“Komitmen kami adalah menjadikan Lampung sebagai destinasi investasi unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Mirza.
Dengan capaian ini, Pemprov Lampung menegaskan posisinya sebagai pionir provinsi di Sumatera yang mengadopsi pendekatan diplomasi ekonomi global sebagai bagian dari pembangunan daerah berbasis teknologi, kesejahteraan, dan keberlanjutan.
|Red
