Darmawan S.H.M.H., Layangkan Surat Keberatan Kepada PPID SMAN 1 Merbau Mataram

RadarCyberNusantara.Id | Darmawan S.H. M.H., melayang surat keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (23/09/2025).

Surat keberatan tersebut dilayangkan mengingat Darmawan sebelumnya pada tanggal 3 September 2025, sudah mengajukan surat permohonan informasi publik terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun 2024, yang bersumber dari APBN.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Praktik Bisnis Nakal: MyRepublic dan Oknum Aparatur Pekon Patoman

103 Admin RCN

Dimana menurut Darmawan, “PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa, yang bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang dimiliki oleh badan publik di tingkat SMAN. Tujuannya adalah mewujudkan keterbukaan informasi di Lembaga Pendidikan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Darmawan.

Masih menurut Darmawan, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya adalah menyediakan Informasi Publik.

“PPID bertugas menyediakan informasi yang dimiliki oleh badan publik seperti lembaga pendidikan, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan pemohon, melayani permohonan informasi dari masyarakat dengan cepat, tepat, dan biaya yang proporsional, ” kata Darmawan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

PLN UID Lampung Apresiasi Pelanggan Lewat Customer Experience Day pada momen Hari Listrik Nasional

31 Melia Efrianti

Namun hal itu kata Darmawan tidak dilakukan oleh PPID SMAN 1 Merbau Mataram, sehingga dirinya melayangkan surat keberatan.

“Karena surat permohonan informasi publik yang kita minta tidak ditanggapi oleh PPID SMAN 1 Merbau Mataram, maka saya melayangkan surat keberatan,” jelas Darmawan.

Lebih lanjut Darmawan menyatakan bahwa, jika surat keberatan itu tidak juga mendapatkan tanggapan dari PPID SMAN 1 Merbau Mataram, maka dirinya akan mengajukan gugatan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung.

“Jika surat keberatan ini juga tidak mendapatkan tanggapan dari PPID SMAN Merbau Mataram, maka saya akan mengajukan gugatan melalui KIP Provinsi Lampung,” Tegas Darmawan.

Dasar Hukum:
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Landasan utama yang memberikan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya.

• Peraturan Komisi Informasi: Mengatur standar layanan informasi publik, termasuk yang khusus untuk lembaga pendidikan. | Pnr.