RadarCyberNusantara.com | Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi berfungsi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerah. Agar tercapainya stabilitas ekonomi daerah, retribusi daerah juga berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengurangi jumlah pengangguran.
Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pungutan retribusi adalah pengelolaan pungutan retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada masing-masing Kabupaten/Kota.
Namun apa jadinya jika pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut tidak dikelola dengan benar, bahkan ada aroma korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, dan PAD dari sektor retribusi pelayanan pasar yang ditargetkan Rp. 1,5 M setiap tahun tidak mencapai target.
Berdasarkan hasil investigasi media RadarCyberNusantara.com di lapangan maupun klarifikasi terhadap beberapa sumber, patut diduga ada aroma korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, Jum’at (10/05/2024).
Hal itu bisa dilihat dari struktur dan besarnya tarif tempat berdagang berupa Kios,Los, Hamparan, gerobak, Ruko, untuk semua jenis dagangan dilokasi pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 22 tahun 2017 dengan hitungan per-hari.
Seperti contoh di pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, jumlah Kios 112 x 3000 = Rp. 336.000., Los 213 x 2500 = 532.500., dan untuk Hamparan 95 x 1500 = 142.000., dengan total pendapatan dari hasil pungutan retribusi tersebut berjumlah Rp.1.010.500.,( satu juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) per-hari.
Namun dari jumlah tersebut, yang disetorkan oleh UPT Dinas pasar Sidomulyo ke Kas Daerah melalui Bank Lampung hanya Rp.674.003,5 atau (66,70 %) per-hari. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 336.496,5 atau (33,30 %) tidak disetorkan ke Bank Lampung.
Begitu juga apa yang terjadi di UPT Dinas pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan,
— Ruko. 15 x 4000., = Rp. 60.000.,
— Kios. 98 x 3000., = Rp. 294.000.,
— Los. 78 x 2500., = Rp. 175.000.,
–Hamparan. 197 x 1500., = Rp. 295.000.,
_________________________________________
Total pungutan retribusi Rp. 824.000.,
Dari jumlah hasil pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut, yang di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank Lampung hanya sebesar Rp. 549.608., atau (66.70 %). per-hari. Sisanya Rp. 274.392., atau (33,30 %) tidak disetorkan.
Sementara kecurangan yang diduga dilakukan oleh UPT dinas pasar Natar adalah besaran pungutan retribusi daerah kepada pedagang dengan tempat berjualan kategori Los dan Hamparan dan gerobak yang tidak sesuai Perbub nomor 22 tahun 2017 Tentang penetapan tarif retribusi pelayanan pasar.
Dimana, jika mengacu pada Perbub nomor 22 tahun 2017, untuk biaya retribusi kategori Hamparan dan gerobak, retribusi yang harus dibayar oleh para pedagang Rp 1500/hari, namun pada kenyataannya dipungut oleh petugas UPT Pasar sebesar Rp.2000/pedagang/hari.
Dan untuk pedagang yang menempati kategori Los, seharusnya pedagang membayar Rp 2500, namun pada kenyataannya pedagang diminta untuk membayar sebesar Rp. 5000/hari.
Selain itu menurut sejumlah pedagang yang ditemui awak media di pasar Natar, baik di pasar lama maupun dipasar sementara, mereka tidak pernah menerima karcis retribusi dari petugas pemungut.
“Kami tidak pernah menerima karcis atau bukti pembayaran pak, kalau pun dikasih hanya jika akan ada tinjauan oleh pejabat atau pemeriksaan baru kami dikasih karcis retribusi, ” ujar salah satu pedagang di pasar Natar yang nama dan identitasnya minta untuk tidak dipublikasikan.
Dan ketika awak media mencoba mengklarifikasi informasi tersebut kepada KUPT Pasar Natar Yusna Liana, melalui pesan singkat WhatsAppnya, hingga berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan maupun klarifikasi.
Jika dijumlahkan hasil pungutan retribusi dari kedua pasar tersebut diatas, yang tidak disetorkan oleh masing-masing UPT Dinas pasar adalah sebesar Rp. 610.888.5 per-hari.
Sedangkan menurut keterangan Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan yang juga merangkap jabatan sebagai KUPT Pasar Ketibung Rosmala Dewi kepada media ini beberapa waktu yang lalu, jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak tujuh (7) pasar.
Ketika media ini meminta klarifikasi terkait temuan tersebut kepada Kabid Pasar Disperindag Kabupaten Lampung Selatan Rosmala Dewi melalui pesan singkat WhatsAppnya, hingga berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan maupun klarifikasi.
Dilain pihak, media RadarCyberNusantara.com juga meminta tanggapan dan klarifikasi terkait temuan tersebut kepada Kadis Perindag Lampung Selatan Hendra Jaya S.Sos., M.M., melalui pesan singkat WhatsAppnya, namun sama dengan Kabid Pasar dan KUPT Pasar Natar bungkam dan tidak ada klarifikasi maupun tanggapan. | Tim
