RadarCyberNusantara.Id | Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terpapar ‘penyakit parah’. Gejalanya, banyak ASN yang mengeluh pusing lantaran belum menerima tunjangan kinerja (Tukin), padahal tukin di kabupaten lain sudah cair. Anehnya lagi, tersiar kabar bahwa beberapa kantor instansi pemerintah Kabupaten Pesawaran listriknya sempat dicabut oleh PLN karena telat bayar berbulan-bulan.
Dua kabar yang sangat kontras tersebut dapat menggambarkan betapa peliknya kondisi keuangan Pemkab Pesawaran saat ini di penghujung masa jabatan Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona.
Ada beberapa catatan yang bisa dilihat akibat peliknya keuangan Pemkab Pesawaran, diantaranya 1. terlambatnya pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa beberapa waktu yang lalu, 2. Terlambat nya pembayaran Tukin bagi ASN di Kabupaten Pesawaran hingga beberapa bulan, 3. Sempat dicabutnya aliran listrik oleh PLN pada beberapa kantor instansi pemerintah Kabupaten Pesawaran akibat telat bayar.
Hal itu menjadi sorotan sekaligus pertanyaan besar bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Lampung Indonesia (LLI), seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) nya, Destra Yudha S.H.,M.Si., kepada RadarCyberNusantara.Id, Jum’at (27/12/2024).
“Miris memang, jika melihat kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Pesawaran di penghujung masa jabatan Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona, yang sepertinya dalam kondisi yang tidak Baik-baik saja,” ujar Destra.
Dan hal itu menimbulkan pertanyaan besar masyarakat tentang sebab daripada kondisi tersebut, termasuk dari Ormas Laskar Lampung Indonesia.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa kondisi keuangan Pemkab Pesawaran jadi seperti ini, apakah tata kelola keuangan yang kurang baik, atau penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efesien serta tidak tepat guna, atau kebanyakan oknum pejabat yang melakukan korupsi berjamaah,” ucap Destra.
Selain itu Destra juga menanggapi pernyataan Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Pesawaran Oma Jauhari saat dimintai tanggapan serta konfirmasi oleh media terkait Tukin yang belum terbayarkan.
“Terlihat jelas ketidak profesionalan dan tidak transparan nya seorang pejabat yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan daerah, saat ditanya media jawabannya mau koordinasi dulu dengan ini dengan itu,” kata Destra.
Karena menurut Destra, yang paling mengetahui dan kondisi keuangan serta pengelolaan keuangan daerah adalah BPKAD.
“Sebagai seorang Kabid Anggaran BPKAD, seharusnya dia yang paling tahu tentang kondisi dan pengelolaan keuangan daerah itu, jadi gak perlu koordinasi dulu dengan ini itu,” imbuh Destra.
Wasekjen DPP LLI itu justru mempertanyakan profesionalisme dan kredibilitas seorang pejabat publik yang notabene sebagai pengelola anggaran daerah tersebut.
“Disini saya justru mempertanyakan profesionalisme dan kredibilitas seorang pejabat publik yang notabene sebagai pengelola keuangan daerah, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, sehingga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak,” tambah Destra.
Karena menurut Destra, keuangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten melalui BPKAD itu adalah uang rakyat.
“Pemerintah itu diamanahkan untuk mengelola uang rakyat, jadi masyarakat atau rakyat pun harus tahu pengelolaannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan UU, atau ada indikasi penyelewengan anggaran,” kata Destra.
Masih menurut Destra, “Jangan sampai dipenghujung masa jabatan Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona meninggalkan kesan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Pesawaran tidak Baik-baik saja,” ucap Destra.
Dan itu semua menurut Destra akan membuat image terhadap kepemimpinan Bupati Pesawaran tidak bagus.
“Apabila hal itu dibiarkan maka akan menimbulkan image tidak bagus terhadap kepemimpinan Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona selama ini, bahkan akan berpotensi menghambat program pemimpin yang akan datang untuk melanjutkan program pembangunan di kabupaten Pesawaran kedepan,” tutur Destra.
Untuk itu Destra berharap, Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejati dan KPK untuk dapat melakukan penelusuran dan investigasi terkait tata kelola keuangan Pemkab Pesawaran.
“Dilihat dari kondisi keuangan Pemkab Pesawaran tersebut, kami meminta kepada Kejati dan KPK untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan serta investigasi terkait tata kelola keuangan Pemkab Pesawaran, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat,” harap Destra.
Dan menurut Destra, “Kondisi seperti ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati yang akan datang, jangan sampai salah dalam menempatkan SDM sebagai pembantu Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan, apalagi SDM yang yang tidak profesional dan tidak kredibel terutama yang bermental korup.” Tutup Destra.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan serta konfirmasi dari Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Pesawaran, Oma Jauhari, sesuai dengan permintaan media ini kemarin. | Pnr.
