DPRD Lampung Perkuat Ideologi Pancasila di Pringsewu

Pringsewu – Komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam memperkuat ideologi Pancasila terus digencarkan hingga ke tingkat pekon. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, kembali melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP) yang digelar di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Anton, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Anton menyoroti sejumlah tantangan kebangsaan yang masih dihadapi bangsa Indonesia, khususnya di tengah dinamika sosial dan derasnya arus informasi.

Menurut Anton, tantangan tersebut meliputi masih lemahnya pemahaman kebangsaan, menguatnya fanatisme kedaerahan, rendahnya penghargaan terhadap kebhinekaan dan kemajemukan, hingga minimnya keteladanan sikap dan perilaku dari sebagian pemimpin dan tokoh publik. Selain itu, ia juga menyinggung belum optimalnya penegakan hukum di berbagai sektor yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

“Keteladanan pemimpin sangat penting. Seorang pemimpin tidak boleh hanya ingin dihormati, tetapi harus hadir melayani dan memberi contoh nyata bagi masyarakat,” tegas Anton di hadapan peserta sosialisasi.

Anton turut mengapresiasi kehadiran Tondi Muammar Gaddafi Nasution yang tetap meluangkan waktu di tengah padatnya agenda masyarakat. Menurutnya, kehadiran langsung wakil rakyat merupakan bentuk keteladanan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki tujuan strategis, yakni membentuk perilaku warga negara yang baik, menjaga keharmonisan keluarga, serta memperkuat persatuan masyarakat Pekon Banyumas sebagai bagian dari Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan. “Jangan mudah terpecah oleh hoaks. Kita harus tetap satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Anton menambahkan, sistem pemerintahan Indonesia berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu menempatkan diri secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)