RadarCyberNusantara.Id | Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Balai Keratun, Jumat (21/03/2025).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Muhammad Firsada, Gubernur menyatakan bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dengan mengedepankan sinergi lintas sektor.
“Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ritme regulasi sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa RPJMD 2025-2029 merupakan tahap awal dari visi jangka panjang Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Tiga misi utama atau Tiga Cita yang akan menjadi fokus pembangunan adalah :
1. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga mengulas tantangan yang masih dihadapi Provinsi Lampung, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional (4,57 persen), tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (10,62 persen), serta angka pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen.
Di sisi lain, Gubernur optimistis bahwa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis, Lampung dapat menarik lebih banyak investasi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, serta industri berskala nasional dan global.
“Kita memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih baik. Namun, ini hanya bisa tercapai jika kita membangun infrastruktur yang terkoneksi dengan baik, mendorong hilirisasi produk pertanian dari desa, serta memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Dalam RKPD tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. “Program ini tidak hanya soal gizi, tapi juga soal menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di daerah kita,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. “Kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, karena hanya dengan kolaborasi, daerah kita bisa bangkit,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Elvira Umihanni dalam laporannya mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik ini digelar dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung.
“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah maupun RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan,” tuturnya.
Menurut Elvira Umihanni, forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan tantangan, peluang, isu aktual atau isu strategis, tujuan, sasaran dan program pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan tahun 2026.
Substansi rancangan awal dokumen RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun 2026, menurut Elvira, digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional yang tentunya juga di implementasikan oleh seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimana pada saat ini seluruh jenjang pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sedang dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun dan tahun 2026.
“Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung melalui beberapa tahapan, kami menargetkan pada tanggal 7 Agustus 2025, Perda RPJMD sudah bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah tentunya atas persetujuan DPRD Provinsi Lampung dan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri,” terang Elvira
Forum Komunikasi Publik hari ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan beberpa narasumber, diantaranya yakni Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M. Sc, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, dan Aktivis Perempuan, anak dan disabilitas Sely Fitriani.
Kegiatan ini diikuti secara luring oleh kurang lebih 100 orang dan secara daring atau virtual oleh kurang lebih 150 orang. Hadir pada kesempatan ini dari DPD RI Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Instansi vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bappeda kabupaten/kota, insan pers, Asosiasi dunia usaha, Organisasi masyarakat serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
