Oleh: Pinnur Selalau
Salah satu tantangan utama dalam transisi pemerintahan adalah memastikan bahwa program-program pendidikan yang sudah berjalan baik di era sebelumnya tidak serta-merta diubah tanpa evaluasi mendalam. Pendidikan itu bukan proyek jangka pendek. Ini tentang membentuk generasi masa depan bangsa. Maka, kesinambungan kebijakan yang efektif harus dijaga.
Kita juga menyadari bahwa setiap era kepemimpinan membawa semangat dan pendekatannya sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan ada penekanan yang lebih besar pada penguatan karakter kebangsaan, pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas guru melalui program-program yang lebih terstruktur.
Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai sosok dengan latar belakang militer dan nasionalisme yang kuat, kemungkinan besar akan mendorong integrasi nilai-nilai kebangsaan secara lebih intensif dalam kurikulum nasional. Kita bisa melihat adanya potensi penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan kedisiplinan dalam dunia pendidikan.
Penulis memprediksi, kedepan Presiden Prabowo akan fokus pada penguatan pendidikan vokasional yang selaras dengan kebutuhan industri. Hal ini sangat relevan mengingat masih tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang tidak terserap oleh pasar kerja.
“Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah terpencil. Pemerataan akses dan mutu menjadi kunci,”
Yang harus ditekankan disini adalah pentingnya peran guru dalam mendukung visi pendidikan nasional. Kita berharap pemerintah di bawah Prabowo mampu menghadirkan reformasi dalam peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Jangan hanya bicara infrastruktur, tapi juga manusianya. Guru adalah pilar utama pendidikan. Tanpa guru yang bermutu, kurikulum sebagus apapun tidak akan berdampak signifikan.
Dalam konteks digitalisasi pendidikan, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti. Ia berharap kebijakan ke depan mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan pendekatan humanis dalam proses pembelajaran. Jangan sampai sekolah kehilangan jiwanya karena terlalu fokus pada teknologi. Pendidikan harus tetap menyentuh hati, membentuk karakter, dan memperkuat identitas bangsa.
Terkait pemerataan, kita menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif untuk wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penulis menyarankan agar pemerintah menyediakan insentif bagi guru dan tenaga pendidik yang bersedia mengabdi di daerah-daerah tersebut.Kalau kita ingin adil, maka harus ada keberpihakan. Jangan biarkan anak-anak di pelosok hanya jadi penonton kemajuan.
Kita berharap agar pemerintah mampu mendengarkan suara para praktisi pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan komunitas pendidikan di akar rumput. Menurut saya kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang dilahirkan dari dialog, bukan hanya dari ruang-ruang elite.
Pendidikan bukan milik birokrat atau politisi saja. Ini milik rakyat. Maka, suara rakyat harus jadi bagian dari proses perumusan kebijakan.
Tantangan dan peluang pendidikan di era Presiden Prabowo membutuhkan sinergi antara visi nasionalisme, kesiapan menghadapi tantangan global, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Arah kebijakan pendidikan ke depan tidak hanya harus progresif, tapi juga inklusif dan berkeadilan. (**)
Editor: Melly Epriyanti S.H.
Author: RadarCyberNusantara.Id.
