Kemendagri Minta Pemda Rutin Pantau Inflasi: Harga Beras Naik, Masyarakat Langsung Terasa
RadarCyberNusantara.Id | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif memantau perkembangan inflasi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, setiap perubahan harga di pasar berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kebutuhan pokok.
“Inflasi 5,32 persen di satu provinsi saja sudah sangat terasa perubahannya bagi masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian para gubernur, kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja,” Jakarta, Senin (6/10/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025 mencatat inflasi nasional tahun-ke-tahun (September 2025 terhadap September 2024) sebesar 2,65 persen.
Sementara inflasi bulanan (September 2025 terhadap Agustus 2025) berada di angka 0,21 persen.
Meski tergolong moderat, Tomsi menyoroti beberapa daerah dengan lonjakan harga paling tinggi.
Untuk tingkat provinsi, inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.
Di level kabupaten, Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci tercatat paling terdampak.
Sedangkan untuk kategori kota, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau menempati posisi atas.
Belajar dari Daerah yang Lebih Terkendali
Tomsi menekankan pentingnya kerja sama antardaerah.
Menurutnya, Pemda dapat meniru langkah pengendalian inflasi dari wilayah lain yang lebih stabil.
“Pemda harus rutin mengecek perkembangan harga di lapangan dan segera evaluasi program bila inflasi tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanggung jawab mengendalikan harga pangan merupakan bagian dari pelayanan publik.
Karena itu, pejabat daerah harus memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau.
“Kita bekerja setiap minggu tiga jam dalam rapat ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk benar-benar mengabdikan diri agar harga pangan tidak melonjak,” imbuhnya.
Upaya Konkret di Lapangan
Tomsi juga mengapresiasi Pemda yang telah menekan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng.
Namun ia berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui langkah konkret, seperti:
• Menggelar operasi pasar murah,
• Melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan stok,
• Menjalin kerja sama antar-daerah penghasil komoditas,
• Mendorong gerakan menanam pangan lokal,
• Menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk stabilisasi harga, serta
• Memberi dukungan transportasi dari APBD.
“Kalau kita mau kerja, mau usaha, harga bisa dikendalikan. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin dan gigih, pasti bisa,” tandas Tomsi.
Sinergi Lintas Lembaga
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
Hadir pula secara virtual Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, dan Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra.
Melalui rapat koordinasi mingguan tersebut, Kemendagri berharap koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. | Red.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar