RadarCyberNusantara.com | Heboh ditengah masyarakat dan ramai di pemberitaan media massa, kegiatan Ziarah religius dimanfaatkan oleh salah satu Paslon Bupati Pesawaran sebagai ajang politik dengan melakukan kampanye terselubung.
Dikutip dari pemberitaan beberapa media online bahwa, Ziarah religius yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Pesawaran menuai perhatian masyarakat setelah muncul dugaan adanya kampanye terselubung oleh salah satu calon Bupati Pesawaran, Nanda Indira. Kegiatan yang seharusnya murni bernuansa religius tersebut diduga disusupi kepentingan politik dengan pembagian amplop bergambar Nanda kepada peserta ziarah.
Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya menyatakan keterkejutannya ketika menerima amplop tersebut. “Di dalam bus, kami diberi amplop yang bergambar Nanda Indira. Saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi karena semua peserta lain juga menerimanya, saya ikut saja,” ungkapnya.
Peserta lain juga menambahkan bahwa amplop tersebut berisi uang sebesar Rp350.000, yang semakin memperkuat dugaan bahwa tujuan pemberian tersebut adalah untuk memengaruhi peserta agar mendukung Nanda Antonius dalam pemilihan Bupati Pesawaran mendatang.
Masalah itu mendapatkan kecaman dan reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Lampung Indonesia (LLI). Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Ir. Nerozelli Agung Putra, kepada RadarCyberNusantara.com, Minggu (20/10/2024).
Menurut Nero, hal itu merusak Integritas Demokrasi dan mencederai rasa keadilan serta kejujuran dalam proses pelaksanaan pilkada di Pesawaran.
“Perbuatan itu sama saja merusak integritas Demokrasi serta menciderai rasa keadilan dan kejujuran dalam proses pilkada di kabupaten Pesawaran,” ujar Nero.
Apalagi menurut Nero, kegiatan ziarah religius tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesawaran.
“Apalagi Ziarah religius itu kan kabarnya menggunakan anggaran APBD Kabupaten Pesawaran, jadi tidak layak dan tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik,” kata Nero.
Untuk itu Ketum DPP Laskar Lampung Indonesia itu meminta Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Pusat serta pihak yang berwenang lainnya untuk dapat melakukan tindakan tegas terhadap Paslon yang menggunakan pasilitas negara untuk kepentingan politik.
“Dalam hal ini, saya meminta kepada Bawaslu Provinsi Lampung maupun Bawaslu Pusat serta pihak lain yang berwenang untuk dapat mengambil tindakan tegas kepada siapapun Paslon yang menggunakan atau memanfaatkan pasilitas negara untuk kepentingan politiknya,” tegas Nero.
Lebih lanjut Nero mengatakan, jangan sampai hubungan kekerabatan atau keluarga dengan pejabat dijadikan asas manfaat untuk kepentingan politik.
“Jangan sampai karena ada hubungannya dengan pejabat setempat, sehingga dijadikan alasan dan kesempatan untuk memanfaatkan pasilitas maupun alat negara kepentingan politik Paslon tertentu,” imbuh Nero.
Masih menurut Nero yang terkenal dengan bicara ceplas-ceplos namun kritis tersebut, apa yang dilakukan salah satu Paslon tersebut adalah bentuk politisasi yang tidak etis dan diduga melanggar aturan.
“Ini adalah bentuk politisasi yang tidak etis dan diduga menyalahi aturan, dimana seharusnya kegiatan keagamaan yang dibalut dengan ziarah religius bebas dari kepentingan politik, apalagi kegiatan tersebut memakai biaya dari APBD Kabupaten Pesawaran.” Tandas Nero.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi maupun tanggapan resmi baik dari panitia ziarah religius tersebut, maupun dari tim sukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nanda-Antonius. | Pnr.
