RadarCyberNusantara | Komisi III DPRD Lampung Selatan (Lamsel) geram terhadap dengan ketidak hadiran dinas PUPR setempat dalam pembahasan tingkat Komisi, Selasa, (24/10/23).
Hal itu dijelaskan anggota Komisi III Jenggis Khan Haikal, SH, MH, dari Fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa alasan yang diberikan oleh pihak PUPR tidak masuk logika.
Diketahui bahwa pembahasan tingkat Komisi berakhir pada hari ini (24/10) sesuai agenda yang telah di paripurnakan oleh DPRD Lamsel.
“Saat ini hari terakhir pembahasan tingkat komisi yang bersangkutan (Dinas PUPR_red), kita tunggu dari siang mulai pukul 14.00 WIB sampai saat ini belum selesai” ujarnya.
Diketahui bahwa pihak PUPR Lamsel meminta penundaan pembahasan tingkat Komisi karena sang Kadis belum bisa hadir.
“RKA belum ditandatangani, jadi kata pihak PUPR melalui sekretarisnya belum berani karena tak ada mandat dari Kadis” ucapnya.
“Informasinya minta ditunda, karena kadisnya sedang tidak ada, dan tak ada mandat dari kadis sehingga jajarannya tidak berani untuk melakukan pembahasan” bebernya.
Pihaknya juga berharap agar ada kooperatif dari instansi terkait agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar.
“Kita berharap tidak mengulur-ulur waktu, minta jadwal ulangnya tanggal 30 Oktober, kita sayangkan ini semua kam sudah di paripurnakan tapi mereka nyatanya belum siap untuk membahas” tegas Jenggis.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat ini pihak Komisi DPRD Lamsel terus mengejar waktu mengingat hasil dari tingkat Komisi akan dilanjut ke tingkat pembahasan Banggar DPRD.
“Kita kasih waktu satu minggu. Kita kan mengejar waktu, karena selesai di tingkat komisi akan langsung ke tingkat Banggar dan perkiraan November ink kita pengesahan APBD murni 2024” bebernya. | Red.
