Kordinator APD Lampung Tengah EDWIN NUR, Kasus OTT Bupati Lamteng Sangat Melukai Hati Masyarakat
RadarCyberNusantara.Id | OTT : Biaya Politik Mahal Dalam Beberapa Hari ini Lampung Tengah menjadi buah bibir dikancah Nasional karena kasus operasi tangkap tangan Bupati Lampung Tengah. Padahal beberapa pekan yang lalu, kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan tinggi terkait dengan bupati pesawaran yang masi menghangat.
Terkait kasus bupati lampung tengah ini sangat memperhatikan karena kasus ini bukan sekali ini saja yang terjadi di lampung tengah.
Masih belum hilang memori tentang mantan Bupati Lampung Tengah mustofa yang terkena OTT, sekarang penerus nya lanjut demikian.
Menurut Kondinator Akademi Pemilu Dan Demokrasi (APD) Lampung Tengah EDWIN NUR, Bahwa kasus ini sangat-sangat memperhatikan dan sangat melukai hati masyarakat dikarenakan amanah oleh masyarakat kepada kepala daerah sangat besar untuk memajukan Lampung Tengah, Akan tetapi malah ujungnya berpekara Hukum.
“Masyarakat merasa perhiatin dengan ditanggap nya bupati Lampung Tengah ini bagaimana tidak harapan masyarakat adanya perubahan untuk perbaikan Kabupaten Lampung Tengah sangat besar” Ujar EDWIN NUR yang juga mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, berikutnya menurut saya bahwa biaya politik yang mahal kepala daerah tentam untuk melakukan korupsi dikarenakan ketika mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah pasti menggunakan sponsor dan itu terhutang untuk merekayasa proyek lainnya.
Terkait dengan isu jual beli jabatan, free proyek dan pengadaan atau pembangunan infrastruktur di lingkungan pemda Lampung Tengah memang sudah lama beredar baik dimedia masa maupun media sosial di Kabupaten Lampung Tengah.
Kedepan menurut EDWIN NUR yang sudah malang melintang didunia penyelenggara pemilu Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa partai politik perlu persiapan yang matang dalam menciptakan kadernya untuk menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan DPRD sebagai fungsi pengawasan dalam menjalankan representasi rakyat di daerah mesti dimaksimalkan untuk menyikapi isu-isu yang beredar baik di media masa maupun media sosial jangan terkesan diam dan tidak responsif.
Selanjutnya juga regulasi terkait dengan politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mesti diperkuat dan lebih tegas, meskipun dalam Undang-Undang 10 pada tahun 2016 sudah di atur tentang dana Kampanye kepada pasangan paslon tetapi itu saja tidak cukup mesti di perkuat oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Kedepan sebagai pengganti Bupati Lampung Tengah yang sekarang diharapkan Peristiwa OTT ini sebagai pembelajaran. | Red.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar