RadarCyberNusantara.Id | Kasus korupsi di tingkat desa masih menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana desa sering terjadi, baik dalam bentuk penggelapan anggaran, mark-up proyek, hingga fiktifnya program bantuan sosial, Jum’at (07/03/2025).
Berdasarkan investigasi tim media RadarCyberNusantara.Id dan laporan dari masyarakat, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab korupsi di tingkat desa:
1. Lemahnya Pengawasan.
Minimnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, serta masyarakat menyebabkan kepala desa dan perangkatnya leluasa dalam mengelola anggaran tanpa transparansi. Dalam banyak kasus, laporan keuangan hanya dibuat formalitas tanpa ada verifikasi yang ketat.
2. Kurangnya Transparansi Anggaran.
Banyak desa tidak mempublikasikan rincian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga masyarakat tidak mengetahui aliran dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Hal ini membuka celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan tanpa diketahui warga.
3. Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Desa
Sebagian kepala desa dan perangkatnya memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya, proyek infrastruktur desa sering kali diberikan kepada kontraktor tertentu dengan harga yang telah dimark-up.
4. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Administrasi Keuangan.
Banyak kepala desa yang tidak memiliki latar belakang dalam manajemen keuangan atau hukum, sehingga tidak memahami pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi anggaran.
5. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa
Dalam beberapa kasus, calon kepala desa mengeluarkan dana besar untuk memenangkan pemilihan. Setelah terpilih, mereka merasa perlu “mengembalikan modal” dengan cara menyalahgunakan dana desa.
6. Budaya Korupsi yang Mengakar
Di beberapa desa, praktik pemberian “uang pelicin” atau suap dianggap sebagai hal biasa dalam proses administrasi desa. Jika dibiarkan, budaya ini dapat memperparah tindakan korupsi di tingkat desa.
Dampak Korupsi terhadap Masyarakat Desa.
Akibat korupsi, banyak program pembangunan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi sering kali dikerjakan dengan kualitas buruk atau bahkan fiktif. Selain itu, bantuan sosial yang seharusnya diterima warga miskin juga sering diselewengkan.
Salah satu warga desa, [Nama Warga], mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah desa. “Kami butuh jalan yang bagus dan bantuan yang benar-benar sampai ke warga, bukan hanya proyek yang mangkrak karena dana diselewengkan,” ujarnya.
Langkah Pencegahan dan Penindakan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah tegas, seperti:
1. Meningkatkan transparansi anggaran desa dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek desa dan melaporkan dugaan penyimpangan.
3. Memperkuat pengawasan dari lembaga berwenang seperti BPD, inspektorat daerah, dan aparat hukum.
4. Memberikan sanksi tegas kepada kepala desa dan perangkatnya yang terbukti melakukan korupsi.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dana desa agar tidak mudah diselewengkan. Masyarakat juga harus berani melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di desa mereka agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan warga.
Terutama untuk para Bupati yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu, persoalan dana desa ini adalah merupakan PR sekaligus tantangan sebagai kepala daerah yang baru. Apakah akan melanjutkan warisan budaya korupsi yang terjadi selama ini, atau akan menjadi dewa penyelamat keuangan negara dengan melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada siapapun yang merampok uang rakyat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
(Pnr)
