RadarCyberNusantara.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa modus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Modus penyalahgunaan dana BOS tersebut terungkap berdasarkan Survei Penilaian Integritas Pendidikan Tahun 2023.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan ada tiga modus yang paling banyak dilakukan.
“Modus terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, kurang lebih 31 persen,” ungkapnya, dikutip dari tayangan live YouTube KPK RI, Jumat (3/5/2024).
Ia merincikan modus pemerasan atau potongan atau pungutan ada sebanyak 8,74 persen.
Kemudian modus nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek sebesar 20,52 persen.
Selanjutnya modus penggelembungan biaya penggunaan dana 30,83 persen dan modus lainnya 39,91 persen.
Menurutnya, terdapat tiga provinsi dengan dugaan penyalahgunaan dana BOS paling banyak, yakni Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, sebanyak 86,61 persen responden survei tersebut menyatakan dana BOS sudah sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan penyalahgunaan dana BOS masih terjadi sebanyak 13,39 persen di sekolah.
Wawan menjelaskan hasil survei ini diperoleh menggunakan metode pengumpulan data dengan cara pengisian mandiri melalui survei daring, computer assisted WEB interview, dan computer assisted personal interview.
Survei ini melibatkan responden sebanyak 82.282 dari kalangan siswa dan mahasiswa, wali murid, guru dan dosen, kepala sekolah dan rektor.
Adapun hasil temuan dalam survei ini juga diakumulasikan untuk menemukan angka Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2023.
KPK menyatakan hasilnya integritas pendidikan masih berada di level 2 atau korektif dengan angka 73,70.
Wawan mengatakan hal itu memperlihatkan bahwa dari dimensi tata kelola juga masih menunjukkan perilaku-perilaku yang masih koruptif. | Pnr.
