Politikus senior Yandri Nazir menilai aksi perangkat 264 desa dan curhatan seorang kepala desa kepada Hotman Paris merupakan tamparan keras terhadap Pemkab dan DPRD Lampung Timur.
Mantan tiga periode anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lampung Timur itu menyatakan ikut prihatin atas belum dibayar sampai enam bulan gaji para perangkat desa. “Hal ini pasti sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan mereka terhadap masyarakat,” ujar Yandri Nazir.
Menurut dia, sampai para perangkat desa aksi dan curhat ke Hotman Paris yang tak memiliki kebijakan merupakan salah satu indikator hilangnya “trust” terhadap penguasa dan wakil rakyat. “Bagaimana dengan rakyat?” tanyanya.
Dia meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk segera menjawab dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dgn kewenangan masing-masing lembaga. “Semoga kasus ini tak terulang lagi,” tandasnya.
Selasa (13/9/2022), pengacara kondang Hotman Paris menyindir Gubernur Arinal Djunaidi dan Bupati Lampung Timur Dawan Raharjo atas adanya curhatan kepala desa yang belum digaji hingga enam bulan di Kabupaten Lampung Timir, Provinsi Lampung.
“Halo sahabat saya Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur, tolong perhatikan nasib para bawahanmu ini,” komentar Hotman Paris di akun instagram @hotmanparisofficial atas video curahan hati (curhat) seorang kepala desa.
Video curhatnya kepala desa yang diposting Hotman Paris, Senin (12/9/2022), berisi curhatannya: Kepada Bapak Hotman Paris, pengacara kondang di Indonesia, yang saya hormati, pada kesempatan ini, saya atas nama Kepala Desa Surya Mataram, Ismail Subing, ingin menyampaikan kepada Bapak Hotman bahwa di Lampung Timur ini, ada sejumlah 264 desa, Di Lamtim gaji tertunda 6 bulan yang terjadi pertama kali sejak berdirinya Kabupaten Lamtim.
Melalui akun instagram @hotmanparisofficial, pengacara yang baru saja membuka layanan Hotman911official ini mengunggah video pengakuan salah seorang kepala desa yang menceritakan kronologi gajinya dan rekan-rekannya belum dibayar dalam dua triwulan belakangan ini.
Selain mengunggah video berupa keluhan dari salah seorang kepala desa yang mewakili ratusan perangkat desa di Lampung Timur itu, @hotmanparis juga menulis narasi yang menyenggol Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur
Ratusan aparatur desa — kepala desa, BPD, kadus, RT, dan Linmas — Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) aksi unjuk rasa ke Gedung Bupati dan DPRD Lampung Timur, Senin (12/9/2022).
Mereka menuntut pembayarkan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa yang sudah enam bulan belum dibayarkan. Mereka juga menuntut bupati segera mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa,
Kapolres AKBP Zaky Alkazar Nasution yang didampingi Waka serta Kabag Ops, Kasat Sabhara , Kasat Intelkam dan Kasi Humas mengawal aksi tersebut.
Aparat desa tetap aksi walau banyak tekanan, baik dari camat maupun preman, agar mereka tidak berunjuk rasa, kata juru bicara aksi, Ibrahim. Mereka yang aksi mengancam akan melakukan aksi serupa dengan masa lebih banyak lagi jika permintaan mereka tidak juga dikabulkan oleh Bupati Dawam Raharjo.
Koordinator pengunjuk rasa, Ibrahim menyatakan aparatur desa tidak memiliki hutang seperti yang disampaikan Bupati, namun pemerintah daerahlah yang berhutang kepada aparatur desa.
Asisten 1 Pemkab Lampung Timur Tarmizi yang menemui pengunjuk rasa menyatakan pemerintah telah menganggarkan lebih Rp60 miliar untuk mencukupi kebutuhan 3 bulan mendatang melalui APBD Perubahan Tahun 2022, termasuk kewajiban terhadap aparatur desa tersebut.
Ketua DPRD Lampung Timur Ali Djohan Arif didampingi Kapolres Zaky Alkazar Nasution dan anggota DPRD lainnya berjanji akan mengakomodir keinginan aksi. (*)
