RadarCyberNusantara.com | Perjuangan Masyarakat Adat Buay Belunguh yang ada di Kabupaten Tanggamus, untuk mengembalikan tanah leluhur mereka berupa tanah Ulayat eks PT Tanggamus Indah (TI) kepada masyarakat adat Buay Belunguh masih menemui jalan buntu.
Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Adat Buay Belunguh Tanggamus agar tanah Ulayat tersebut kembali ke masyarakat adat, hingga kini belum membuahkan hasil, mulai dari upaya hukum, baik dari tingkat kabupaten, propinsi hingga pusat selalu saja kandas dikarenakan diduga tidak ada keseriusan dari Forkompinda Kabupaten Tanggamus untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Bahkan diduga Forkompinda Kabupaten Tanggamus tutup mata dan tutup telinga atas permasalahan konflik masyarakat Adat Buay Belunguh Tanggamus dengan orang-orang yang mengatasnamakan dari PT TI.
Ketua Pelaksana Harian Team perjuangan pengembalian tanah ulayat adat Marga Buay Belunguh Kecamatan Kota Agung Timur , Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Azhari S.H., M.M., memberikan ultimatum kepada Eks PT. Tanggamus Indah (TI).
“Jika sampai esok hari masih ada aktivitas di lokasi tanah Ulayat marga Buay Belunguh yang merupakan eks PT Tanggamus Indah (TI) atau di tanah Ulayat Adat,Marga Buay Belunguh , jangan salahkan kami , kalau ada pertumpahan darah,” ujarnya Jum’at (21/6/24).
Azhari juga menyampaikan didepan Personel Brimob Polda Lampung yang melakukan pengamanan di lokasi.
“Tanah Ulayat Adat Marga Buay Belunguh bagi kami sebagai Masyarakat Adat Buay Belunguh ini harga mati, kami masyarakat adat siap berhadapan dengan siapapun , kami akan tetap berjuang untuk mempertahankan tanah peninggalan leluhur kami yang berpuluh puluh tahun dikuasai oleh eks PT Tanggamus Indah (TI) bahkan Hak Guna Usaha (HGU) yang di miliki telah berakhir di tahun 2020 ,namun sampai saat ini oknum yang mengatasnamakan PT Tanggamus Indah (TI) masih tetap berupaya menguasai Tanah Ulayat Adat Marga Buay Belunguh,” ucap Azhari dengan nada Geram.
Masih menurut Azhari, masyarakat Adat Buay Belunguh sudah berpuluh-puluh tahun menahan diri dan bersabar dan taat hukum.
“Kami sudah berpuluh puluh tahun mencoba menahan diri menghargai dan taat hukum kami juga sudah buktikan ke nyaman PT.Tanggamus Indah (TI)mengobrak abrik tanah kami, bahkan cendrung melampaui kewenangannya sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan menghibahkan, serta membuat Sertifikat HGU menjadi Sertifikat hak milik atas nama perorangan,” jelasnya.
Masih menurut Azhari, merupakan suatu keanehan jika ibarat seseorang numpang atau nyewa di lahan orang lain, tapi si penyewa seolah ingin menguasai lahan itu selamanya.
“Ini aneh kok orang yang numpang sudah mau menguasai sepenuhnya.
Sudah seharus nya kroni-kroni eks PT TI itu tau diri. Kalau sewanya sudah habis ya silahkan pergi dengan santun dan beretika dan tau diri,” tutur Azhari.
Sementara itu ditempat yang sama, personil Pengamanan dari Brimob Polda Lampung, menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan perintah atasan untuk melakukan pengamanan.
“Kami disini hanya menjalankan perintah dalam rangka mengamankan baik dari karyawan PT.TI dan Masyarakat Adat agar jangan sampai terjadi kesalah pahaman hingga memancing keributan,”ujarnya.
Masih menurutnya, keberadaan personil polri dari satuan Brimob Polda Lampung melalui surat perintah resmi.
“Keberadaan kami disini jelas melalui Surat Perintah yang kami terima untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat agar tetap kondusip baik dari PT.TI dan Masyarakat Adat.” Pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Hi.Ali Tokoh Masyarakat Adat dengan lantang mengatakan bahwa masyarakat tidak butuh pengamanan yang lebih cenderung memihak kepada eks PT TI.
“Kami tidak butuh pengamanan, untuk diketahui keberadaan Pam Brimob justru mancing keributan karena jelas-jelas cenderung berpihak dengan mengawal para pekerja eks PT TI. Kalau mau dukung ya dukung kami bela hak peninggalan leluhur kami, bukan berpihak pada eks PT (TI) yang sudah habis masa berlakunya Hak Guna Usaha (HGU)sejak tahun 2020 atau 4 tahun lalu,” ujarnya dengan lantang.
Dilain pihak, salah satu masyarakat Adat Buay Belunguh Tanggamus yang bernama Arpan Arifin (gelar Khaja Batin Penyimbang Adat) mengatakan melalui sambungan selulernya.
“Kewajiban kami masyarakat adat untuk mempertahankan tanah Ulayat Adat berdasarkan petunjuk data dan fakta dari leluhur kami Hi, Sulaiman pada tahun 1764, kemudian tahun 1931 Belanda pinjam pada Marga Adat Buay Belunguh dan berakhir di tahun 1980 kemudian pada tahun 1991 terbit Sertifikat No 4 atas nama PT. Tanggamus indah dan berakhir Tanggal 31 Desember 2020 , jadi sejak berakhirnya HGU PT (TI) di tahun 2020 lalu tanah Ulayat Adat harus kembali ke masyarakat Adat Marga Buay Belunguh,” ujarnya.
Untuk diketahui sejak berakhirnya HGU PT.TI pada tahun 2020 dan diberikan tenggang waktu hingga tahun 2022, sejak itu masyarakat adat Marga Buay Belunguh menduduki dan menguasai seutuhnya lokasi tersebut oleh masyarakat adat dan tidak ada lagi aktivitas PT.TI sejak tahun 2023.
“Sebelumnya juga kami telah menyampaikan surat ke Forkopimda Kabupaten Tanggamus untuk memproses penyerahan lahan eks PT.TI pada Masyarakat Adat namun sampai saat ini belum ada yang tindak lanjut atau konfirmasi apalagi realisasinya ke kami, maka masyarakat Adat Buay Belunguh memutuskan untuk menduduki dan menguasai sepenuhnya tanah Ulayat Marga Buay Belunguh ,karena tanah tersebut milik leluhur kami,” jelasnya.
Untuk itu atas nama masyarakat adat Buay Belunguh Tanggamus, Arpan Arifin meminta kepada Forkopimda kabupaten Tanggamus, Provinsi maupun pemerintah Pusat agar melakukan pelepasan tanah Ulayat tersebut dan mengembalikan kepada masyarakat adat.
“Maka kami atas nama masyarakat adat mohon kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat untuk memberikan pelepasan tanah Ulayat Adat pada kami masyarkat Adat Marga Buay Belunguh Tanggamus.dan perlu kami sampai kan bahwa Pakta sejarah tahun 1931 jelas.”Tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan awak media belum bisa meminta konfirmasi kepada pihak Forkompinda Kabupaten Tanggamus. | Pnr.
