Oleh: Pinnur Selalau
Tidak adanya etika dalam politik, praktek ekonomi maupun dalam pelaksanaan hukum dan interaksi sosial bermasyarakat hari ini di Indonesia telah menyebabkan kacau dan rusaknya budaya bangsa yang mengagungkan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum dan tata krama yang baik dan mulia.
Semua rambu-rambu politik, ekonomi, hukum dan budaya yang santun serta harus ditaati sudah diterabas sekehendak hati untuk meraih keinginan demi dan untuk kepuasan diri sendiri, tanpa hirau pada kepentingan maupun hak orang lain.
Tiadanya etika dan moral ini semakin membuat sikap yang semakin buas untuk memenuhi hasrat diri pribadi — utamanya bagi pejabat publik — yang seharusnya wajib memberikan pelayanan serta perlindungan bagi warga masyarakat. Akibatnya, perilaku korup, hipokrit dan khianat semakin menakutkan dan membuat rakyat semakin menderita.
Karena itu, agar adanya keseimbangan atau bahkan semacam pihak pengontrol, kita harus mendesak pemerintah menghidupkan kembali keberadaan Dewan Pertimbangan Agung sebagai penyeimbang sekaligus memiliki fungsi kontrol terhadap semua institusi pemerintah termasuk presiden, agar tidak melakukan kebijakan dan pelaksanaan program semaunya sendiri, tanpa menimbang kepentingan utama demi dan untuk rakyat.
Pada dasarnya pejabat publik itu adalah Abdi Negara yang harus dan wajib mengurus segenap kepentingan dan keperluan rakyat. Karena kedaulatan harus tetap berada dalam genggaman rakyat. Maka itu etos pengabdian serta pelayanan untuk rakyat menjadi hal yang utama. Karena semua yang hendak dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Celakanya, DPR dan MPR RI yang harus dan wajib mengekspresikan suara dan aspirasi rakyat tidak lagi dapat diharapkan, lantaran mereka lebih cenderung mengutamakan tugas yang dibebankan oleh partai, atau cuma memperjuangkan kepentingan serta hasrat pribadi mereka masing-masing.
Atas dasar semua itu, maka untuk membenahi perilaku politik, tidak bisa diserahkan kepada politikus maupun para ahli politik, karena yang bobrok itu bukan masalah politik dan ekonomi, tetapi kebobrokan itu ada pada etika dan moral para pelakunya. “Ibarat tukang cukur, mana mungkin bisa diharap mampu mencukur dirinya sendiri”.
Jadi memang yang pantas dan patut melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan untuk aparatur pemerintah adalah para tokoh dari semua agama yang ada serta masyarakat adat dan keraton yang selama ini tidak diajak ikut memberikan kontribusinya yang relevan dan mumpuni tentang etika, moral dan akhlak mulia manusia yang harus tetap terjaga serta menjaga harkat dan martabat manusia yang luhur, tidak nista dan terhina.
Fungsi dan peran Dewan Pertimbangan Agung bisa diperluas hingga ada di semua daerah dengan tugas utama memberi pertimbangan, saran serta memberi merekomendasi untuk suatu rencana atau sebuah kebijakan atau keputusan yang dianggap penting dan krusial bagi dan untuk kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, untuk kesempurnaan tata kelola pemerintah yang baik melakukan pembenaran, perbaikan dan kesempurnaan pelaksanaan tata pemerintahan perlu dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Pertimbangan Presiden yang meliputi seluruh instalasi pembantu di semua tingkatan agar dapat selalu dikontrol dan diarahkan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang baik dan benar dengan etika, moral dan akhlak manusia yang mulia.(**)
Bandar Lampung, 15 November 2024.
Editor : Mely Efrianti S.H.
