Miris Menu MBG SD dan PAUD di pasar liwa tidak sesuai porsi anggaran

RadarCyberNusantara.Id |  – Peserta Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Balik Bukit, menerima paket makan berupa kue, satu buah jeruk, pada Selasa (10/3/2026). Beberapa pihak, termasuk wali murid yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku komposisi makanan tersebut tidak sesuai dengan alokasi anggaran bahan makanan yang telah ditetapkan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menangani program ini diketahui dikelola oleh Rizki, berlokasi di pasar liwa, Kecamatan balik bukit.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gerak Cepat Tekab 308 Polsek Terbanggi Besar, Pembobol Toko Stiker Berhasil Diringkus Kurang dari 8 Jam

19 Admin Elsa

“kue yang diberikan itu jenis yang biasanya dijual di pasar dengan harga Rp….000 per buah, bahkan yang berkualitas.

Ditambah jeruk dan empat, rasanya jauh dari harapan untuk anggaran yang mencapai Rp8.000 per porsi,” ujar wali murid kepada media ini.

Sesuai peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, alokasi anggaran MBG sebesar Rp8.000 per porsi untuk bahan makanan peserta PAUD dan SD kelas 1 hingga 3, serta Rp10.000 untuk SD kelas 4 hingga 6. Selain itu, terdapat tambahan alokasi Rp3.000 per porsi untuk operasional dan Rp2.000 per porsi untuk fasilitas.

Baca Juga

2 hari  lalu

Sat Narkoba Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Narkotika, Seorang DPO Ditangkap di Kotabumi

23 Admin Elsa

Keluhan serupa juga muncul dari peserta MBG di SD…. “MBG SD Negeri …. hari ini, tolong Bapak Bupati dan Bapak Presiden lihat juga,” ujar salah satu sumber terkait.

Publik menuntut SPPG segera melakukan klarifikasi dan tindakan tegas terkait penyimpangan yang dicurigai.

Program MBG merupakan hak dasar peserta didik untuk mendapatkan makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan.

Pihak pengelola diharapkan mengevaluasi menyeluruh, memperbaiki kualitas menu, serta memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan sesuai standar yang berlaku.

Bila tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat berhak mengajukan laporan resmi kepada lembaga pengawas untuk menuntut akuntabilitas penuh.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi baik dari pengelola yayasan, pihak sekolah, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat terkait keluhan yang diajukan.( Martin. M)