RadarCyberNusantara.com | Mengenai isu adanya pemeriksaan di tiap satuan kerja (satker) di pemerintahan daerah kabupaten pesawaran, dengan temuan adanya SPJ fiktif di bulan januari – februari tahun 2024, masih menjadi pertanyaan besar akan kebenarannya.
Menurut informasi dari salah satu tokoh yang meminta namanya jangan di sebutkan, atas dasar keamanan, bahwa kondisi kabupaten pesawaran sedang tidak baik-baik saja, karena selain adanya temuan BPK SPJ fiktif, kemungkinan adanya dugaan penyimpangan anggaran.
“Selain temuan SPJ fiktif, hingga 5 milyar, kemungkinan dugaan penyimpangan anggaran semakin terang, dan tiap satker dalam hal ini di wajibkan mengembalikan ke negara, dan parahnya hebohnya situasi permasalahan ini sudah menjadi pergunjingan masyarakat, ” Terangnya
Sedangkan, saat awak media, melakukan konfirmasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK -RI) perwakilan provinsi Lampung melalui Nomor Hotline, 0813-….-4488, mengenai kebenaran informasi dugaan adanya temuan SPJ fiktif sejumlah 5 milyar dari hasil pemeriksaan tiap satker, dengan di wajibkan bagi satker untuk mengembalikan dana tersebut ke negara, masih menunggu jawaban, karena masih belum aktif dan jadwal minggu libur.
Sebelumnya, melalui pemberitaan dari beberapa media , adanya penundaan pembayaran siltap yang belum di bayarkan sejak bulan november 2023 hingga saat ini, dan ada juga penundaan pembayaran uang makan yang belum di realisasikan sejak januari 2024, bagi satuan pamong praja kabupaten Pesawaran. (Tim)
