Penanganan Saluran Irigasi Way Rarem Jangan Sampai No Viral No Budget, Dan No Action
RadarCyberNusantara.Id | Ketua Bidang Pengawasan Etika dan Profesi Wartawan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Lampung, Pinnur Selalau, menegaskan penanganan persoalan masyarakat tidak boleh bergantung pada sorotan publik atau viralitas di media. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pola ‘no viral no budget’ dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan persoalan yang dialami oleh masyarakat.
“Jangan juga kita kalau no viral no budget dan no action. Harus viral dulu baru budgetnya ada, baru ditangani keluhan masyarakat. Selama ini kan no viral no justice, jangan juga no viral no budget,” kata Pinnur Selalau menanggapi persoalan saluran irigasi way rarem yang merupakan sumber kehidupan ribuan petani di Lampung, Selasa (10/02/2026).
Pinnur Selalau menyampaikan keprihatinannya karena persoalan saluran irigasi adalah persoalan ekonomi masyarakat, persoalan nasib para petani yang menggantungkan hidup dari aliran air dari Daerah Irigasi Way Rarem.
Ia menyebut sejumlah petani seperti di kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat akhir-akhir ini mengeluhkan kondisi Aliran Irigasi yang mengalami pendangkalan dan penuh gulma, sehingga menghambat aliran air ke sawah para petani sehingga petani berpotensi gagal panen.
“Ini bukan sekedar persoalan biasa, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah kemana anggaran pemeliharaan Daerah Irigasi selama ini yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah,” ucap Pinnur Selalau.
Pimpinan Redaksi Media RadarCyberNusantara.Id itu menilai kebijakan anggaran pemeliharaan aliran irigasi harus bersifat khusus, tidak bisa dianggap enteng apalagi di korupsi.
“Untuk anggaran dan penanganan saluran irigasi ini harus bersifat khusus, tidak boleh disepelekan apa lagi sampai di korupsi, karena ini adalah penentuan nasib ribuan petani,” tegas Pinnur.
Menurut Pinnur Selalau, persoalan saluran irigasi way rarem baru dikerjakan setelah ramai pemberitaan di media massa maupun media sosial.
Menanggapi hal itu, Pinnur Selalau meminta pemerintah khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS) , tidak hanya melihat persoalan ini secara umum, tetapi lebih mendalam pada kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah dalam hal ini BBWS MS tidak hanya melihat persoalan ini secara umum, tetapi lebih mendalam pada kondisi riil di lapangan dan dampaknya pada petani,” imbuh Pinnur.
Sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang mengajak insan pers untuk lebih banyak menyampaikan suara rakyat dan lebih peka terhadap nasib rakyat.
“Sekarang ini kan problem pers kan untuk survive ekonomi, karena nyata di mana-mana terjadi PHK, itu agenda yang dirasakan oleh pers, tetapi cobalah, sempatkan lah, kepedulian pada nasib-nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus sering, lebih banyak disuarakan,” kata Komaruddin dikutip dari Antara, Sabtu (7/2/2026). yang lalu di Jakarta.
Komaruddin mengemukakan pentingnya upaya bersama untuk terus menyuarakan masalah-masalah akibat kemiskinan struktural supaya bisa segera ditangani.
“Kan ada ungkapan no viral, no justice. Kalau nanti ramai-ramai itu baru diperhatikan, tetapi kalau hanya satu itu nanti lupa lagi,” katanya.
Untuk itu Pinnur Selalau menyampaikan, struktur masyarakat Indonesia masih berbentuk piramida dan masyarakat miskin berada di lapisan paling bawahnya.
Menurut dia, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus terus diingatkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan mengupayakan pemerataan manfaat pembangunan.
Pinnur Selalau menekankan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi harus berjalan seiring.
“Kalau mengejar pertumbuhan, tetapi siapa yang tumbuh? Sekarang ini yang tumbuh banyak orang kaya-kaya, tetapi yang miskin kan tidak berubah.” Pungkasnya. | Davi.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar