RadarCyberNusantara.Id | Keluhan petani terkait tersumbatnya saluran irigasi oleh gulma di wilayah Daerah Irigasi (DI) Rarem mendapat respon dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS).
Saat dikonfirmasi, pihak BBWS MS melalui keterangan tertulisnya memaparkan sejumlah langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
Dalam keterangan resmi yang diterima awak media terungkap bahwa tata kelola DI Rarem kini telah sepenuhnya dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui BBWS MS sejak akhir April 2025. Peralihan ini mencakup penanganan fisik di lapangan serta manajerial 64 petugas PPA (Petugas Penjaga Air).
Pihak BBWS mengklaim sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan sejumlah kegiatan rutin dan berkala, di antaranya:
Normalisasi di Satlak Sidomukti sepanjang 11,4 KM.
Pengangkatan lumpur di Satlak Pulung Kencana sepanjang 12 KM.
Perbaikan 8 unit pintu air di Satlak Sidomukti.
Pembersihan gulma dari Intake Bendungan Rarem hingga Sippon 8 sepanjang 8,7 KM menggunakan alat berat Excavator Long Arm.
Menanggapi kondisi terkini di lapangan, tim Operasi dan Pemeliharaan (OP) BBWS MS dilaporkan telah bergerak pada Rabu (4/2/2026) untuk melakukan survei volume gulma sepanjang 18,7 KM yang meliputi wilayah Satlak Tatakarya, Dayamurni, hingga Pulung Kencana.
“Besok atau lusa, tim akan mengirimkan alat berat Excavator Long Arm dengan bucket keranjang untuk pengangkatan gulma dan sedimen. Saat ini persiapan logistik seperti BBM dan operator sedang dilakukan,” tulis Perwakilan BBWS MS yang mengaku bernama,Mono melalui keterangan resmi via WhatsApp
BBWS MS mengakui bahwa penumpukan gulma di pintu-pintu sippon sering terjadi secara berulang karena sifat gulma yang tumbuh sangat cepat. Sebagai solusi, pihak balai mengklaim telah menginstruksikan para petugas PPA untuk lebih optimal dalam membersihkan sampah dan gulma di pintu-pintu bagi irigasi secara rutin.
Pihak BBWS juga mengimbau agar pemberitaan dari media dan lembaga kemasyarakatan tetap diselaraskan dengan fakta teknis yang tengah dikerjakan di lapangan guna menjaga kondusivitas sosial.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut secara tehnis, Mono mengarahkan wartawan untuk bertanya langsung dengan rekannya yang bernama , M. F, Yuniar , S.T, M.T yang disebut nya Pejabat Pembuat Komitmen Operasi Pemeliharaan Wilayah dua (PPK OP2)
Untuk pertanyaan lebih teknis silahkan hubungi langsung pak yuniar”. Ucap Mono Jum’at (6/02/2025)
Hingga berita ini diturunkan bapak M. F , Yuniar belum memberikan klarifikasi resmi meski pesan sudah terkirim centang dua petanda pesan sudah terkirim di perangkat Android nya. (Dv)
Tidak ada komentar