RadarCyberNusantara.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menanggapi polemik terkait Maskot Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung yang menuai kecaman dan protes dari berbagai elemen masyarakat, baik tokoh adat, ormas, Akademisi, maupun LSM.
Hal itu mendapat dua kali respon dari KPU Kota Bandar Lampung, dimana respon yang pertama KPU Kota Bandar Lampung langsung mengeluarkan Press Release yang diantaranya pada poin ke empat KPU meminta maaf kepada masyarakat adat Lampung “Jika” pemakaian maskot pilkada monyet berpakaian adat Lampung itu tidak tepat.
Dan itu dianggap oleh masyarakat Lampung bahkan anggota DPRD kota Bandar Lampung Hermawan S.Hi., bahwa KPU Kota Bandar Lampung tidak mempunyai Etika dan Estetika dalam bernegara karena minta maaf hanya melalui Press Release.
Dan setelah Ketua MPAL bersama beberapa tokoh adat dan juga ormas dan LSM mengadakan pertemuan guna menyikapi polemik terkait Maskot Pilkada tersebut beberapa waktu yang lalu, KPU Kota Bandar Lampung mengundang tokoh-tokoh Adat Lampung untuk minta maaf secara langsung kepada tokoh-tokoh tersebut atas nama masyarakat adat Lampung.
Acara tersebut diselenggarakan di hotel Sheraton Kota Bandar Lampung yang dimulai pada pukul 14.00 WIB, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2025.
Namun yang menjadi perbincangan hangat dan seru di beberapa grup WhatsApp adalah orang-orang yang diundang oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk menjelaskan dan minta maaf kepada masyarakat adat Lampung.
Hal itu menurut perbincangan tersebut adalah “Siapa yang berjuang dan siapa yang menjadi pahlawan dalam penyelesaian Polemik ini,” bahkan mereka mempertanyakan kemana saja orang-orang itu saat yang lain berteriak dan berjuang menjaga Marwah Adat dan orang Lampung.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota WAG “Siapa yg ngeributin dan siapa yg damai” ujarnya dalam perbincangan di WAG, Sabtu (25/05/2024).
Dan hal itu ditimpali oleh anggota WAG yang lainnya, yang mempertanyakan apakah diantara tokoh adat tidak saling koordinasi.
“Wah iya juga…..itu tokoh adat mana lagi …. Gak saling kordinasi apa sesama tokoh adat itu….bukannya tergabung di MPAL ya….?
Di hotel Sheraton pula…..sp yg bayarin itu sewa Sheraton,” ucapnya.
Berbeda dengan anggota WAG yang lainnya, yang menyatakan yang mengecam dan protes siapa, yang diajak damai siapa.
“Ini yg protes dan mengecam siapa yang diajak damai siapa..? Apakah orang-orang yang diundang itu yang melaporkan dan protes dan mengecam maskot pilkada tersebut,” ungkapnya.
Bahkan mereka mempertanyakan kemana orang-orang yang diundang itu saat yang lain teriak dan protes kepada KPU Kota Bandar Lampung beberapa hari yang lalu.
“Lantas kemana orang-orang yang diundang itu saat yang lain dengan lantang berteriak dan protes keras terhadap KPU terkait Maskot Pilkada itu,” tambahnya.
Dilain pihak ada juga anggota WAG yang menyarankan untuk terus berjuang dalam upaya hukum demi menjaga Adat budaya Lampung agar tidak direndahkan apalagi dilecehkan.
“Jangan kendor, Tim hukum segra lakukan gugatan atau apalah namanya,,yg kmarin datang itu masyarakat adat apa bukan??” Katanya.
Dalam hal ini sebagian besar anggota WAG tersebut menyayangkan atas langkah kedua dari KPU yang masih kurang tepat, karena tidak mengundang tokoh-tokoh maupun ormas dan LSM yang intens dan konsent mengecam dan memprotes Maskot Pilkada tersebut dari awal diluncurkan.
“Perjuangan ini akan tetap berlanjut dan sesuai dengan kesepakatan dan keputusan bersama beberapa tokoh adat ormas dan LSM yang didukung oleh ketua MPAL Provinsi Lampung, maka proses hukum akan tetap berlanjut,” pungkasnya. | Pnr.
