Radarcybernusantara.com – Pesisir Barat. Realisasi Dana Desa (DD) Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat diduga sarat Korupsi.
Pasalnya, anggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp140 juta lebih yang bersumber dari DD tahun 2022, disinyalir senghaja di jadikan peluang oleh oknum peratin setempat, untuk melakukan Marl-Up dan penyimpangan, demi keuntungan pribadi.
Betapa tidak, hasil Cros cek wartawan media ini di lapangan, menemukan banyaknya kejanggalan pada realisasi 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP) untuk ketahanan pangan. Kamis (8 Desember 2022).
Seperti halnya kegiatan pengerasan Jalan Pertanian sepanjang 200 meter yang diduga hanya ditimbun sekedarnya saja (Tipis dan tidak merata) pakai Sertu (Pasir Batu), sehingga terkesan asal jadi.
Peratin Sukajadi, Bazargan, saat bertemu dengan wartawan dilokasi kegiatan mengatakan bahwa pengerasan Jalan Pertanian sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp81 juta tersebut, merupakan salah satu item bidang ketahanan pangan yang bersumber dari DD.
“800 bibit yang sudah dibagikan anggaran nya Rp17.600.000., pengerasan jalan pertanian ini Rp81.000.000., dan pembagian sembako untuk 20 KPM”, jelas peratin Bazargan, sambil tangannya mengeluarkan dua lembar uang pecahan seratus ribu dari dalam kantong celananya.
“Ya udah mendingan kamu orang beli rokok aja, ini buat kamu orang beli rokok,” rayunya, dengan sedikit memaksa agar uang tersebut diterima wartawan.
Anehnya, saat ditanya wartawan berapa keseluruhan anggaran bidang ketahanan pangan, Bazargan lansung sedikit emosi dan terkesan arogan.
“Ui le kenapa begitu le, kita kan berteman, kenapa kamu seperti itu seperti senghaja mencari-cari kesalahan saya, coba liat muka saya le, liat le, liat muka saya”, kata Bazargan sambil memegang tangan dan pundak wartawan dengan wajah tegang, tanpa memberi kesempatan kepada wartawan untuk bertanya lebih jauh lagi.
Menanggapi hal itu, salah satu warga Pekon Sukajadi, mengaku tidak merasa heran dengan sikap yang di tunjukan Peratin Bazargan. Sebab menurutnya, semenjak kepemimpinan Bazargan sebagi peratin Pekon Sukajadi, pengelolaan DD tidak ada ketransparanan kepada masyarakat.
“Seperti penimbunan jalan pertanian itu, kami masyarakat disini tidak tau menau berapa anggarannya. Tapi perkiraan saya timbunan itu paling banyak sekitar 50 sampai 60 mobil L300, dan harga satu mobilnya sekitar Rp300.000., jadi kalau benar kata peratin anggaran nya Rp81 juta, itu bisa kita itung berapa keuntungan nya”, ungkap warga yang meminta agar namanya tidak di publikasikan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, sebagai masyarakat Pekon Sukajadi pihaknya sangat berharap baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan Audit terhadap pengelolaan DD Pekon Sukajadi.
“Kalau betul-betul Pemerintah mau serius memberantas Korupsi, segera audit Penggunaan dana desa Pekon Sukajadi ini”, tegasnya penuh harap.
“Jangan hanya teori saja yang mau membrantas korupsi lah, Pungli lah macamnya itu”, Pungkasnya. (Andi)
