RadarCyberNusantara.Id | Rio Batin Laksana, sapaan akrab sekretaris lembaga Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Pringsewu, dirinya menyoroti minimnya lampu penerangan jalan yang ada di wilayah kabupaten yang bermotto “Jejama Secancanan” itu.
Dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 8 Maret 2025 bertepatan dibulan suci Ramadhan 1446 H. RBL menyampaikan keperihatinannya terhadap penjabat berwenang ataupun intansi-intansi terkait mengenai pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak penerangan jalan (PPJ) sebab belum digunakan sepenuhnya untuk menyediakan dan memelihara penerangan jalan-jalan utama hingga jalan lingkungan, di Pekon-Pekon yang ada di kabupaten Pringsewu.
“Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) memiliki dasar hukum yang kuat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing, kemudian merujuk pada Pasal 1 angka 28 UU PDRD, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dan PBJT-TL digunakan untuk menyediakan dan memelihara penerangan jalan oleh pemerintah daerah setempat,”tulis Rio Batin Laksana.
Namun faktanya di Kabupaten Pringsewu masih banyak terlihat pemandangan gelap-gulita pada saat malam hari, yang kadang kerap menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat minimnya penerangan jalan serta diperparah oleh kondisi jalan yang juga berlubang, hingga bisa memicu kejadian tindak pidana yang di alami masyarakat sekitar jika melakukan aktivitas di malam hari”terang RBL.
Menurutnya lembaga legislatif setempat yang memiliki peran legislasi, anggaran, dan pengawasan harus lebih cermat lagi mempelajari hal ini, sebab Ia mengatakan pernah menanyakan langsung kepada pihak PLN Pringsewu sebagai aktor yang memiliki tugas untuk memungut setoran pajak tersebut.
“Karena PPJ yang di terima oleh PT. PLN ULP Pringsewu seluruhnya di setorkan ke Pemda setempat, sesuai besaran tenaga listrik yang digunakan oleh pelanggan PLN diwilayah itu sebagai komponen pendapatan daerah, kemudian dari pendapatan PPJ tersebut disetorkan secara rutin pada bulan berikutnya ke rekening Pemda Pringsewu,”urainya.
Maka ia pun menyampaikan tanda tanya?? dari semua pendapatan-pendapan itu.
Karena disisi lain RBL juga menyampaikan sudah pernah menanyakan kepada Ali Alhamidi selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu pada Kamis (27/2), mengenai berapa besaran pendapatan anggaran PPJ dari setoran PT PLN Pringsewu, namun hingga berita ini di tayangkan Ia belum mendapatkan jawaban.
“Ini patut kita pertanyakan saya sebagai Agent OF Social Control atas nama masyarakat Pringsewu yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak, baik PT. PLN ULP Pringsewu selaku aktor pemungut PPJ, Pemda yang menerima hasilnya serta DPRD kabupaten yang memiliki peran untuk hal ini, saya mengajak mari kita buka-bukaan, agar dapat menjaga bersama sehingga bisa menutup langkah sunyi celah-celah Korupsi,”tandasnya. | Red.
