Jejak “Licin” Mafia BBM Ilegal Di Provinsi Lampung: Keterlibatan Oknum Aparat Kembali Mencuat, Publik Desak Ketegasan APH

waktu baca 3 menit
Rabu, 7 Jan 2026 12:10 153 Admin RCN

RadarCyberNusantara. Id | Memasuki awal tahun 2026, Lampung kembali membuktikan diri sebagai daerah yang kaya akan Mafia dan kaya kesabaran publik. Disaat Negara sibuk berbicara Kedaulatan Energi, praktik mafia BBM Ilegal justru tumbuh subur nyaris seperti tanaman hias yang rutin disiram dan dijaga, entah oleh siapa.

Bisnis BBM Ilegal yang diatas kertas merupakan musuh bersama Negara, di lapangan justru tampak hidup nyaman, berumur panjang dan bebas stres. Salah satu kasus yang mencuat baru-baru ini adalah adanya keterlibatan oknum aparat TNI yang diduga melangsir BBM dari gudang penimbunan ke Kapal Tongkang yang diduga Ilegal di perairan Tanjung Selaki Panjang Lampung, sebuah Fleksibilitas identitas yang tampaknya berbanding lurus dengan Fleksibilitas hukum yang mengiringinya.

Sejak awal tahun 2025, media demi media telah mengabarkan dugaan adanya mafia BBM ilegal yang juga diduga melibatkan oknum aparat maupun Oknum-oknum lainnya di Provinsi Lampung. Namun hingga awal tahun 2026, Oknum-oknum tersebut yang diduga merupakan “pemain besar” Ini masih bisa beraktivitas tanpa gangguan berarti. Hukum dalam kasus ini, tampaknya memilih mode Silent, atau mungkin Standby permanen.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan klasik namun tak pernah usang, apakah hukum benar-benar bekerja, atau hanya hadir sebagai slogan di baliho dan konfrensi pers? , pasalnya berbagai informasi dari masyarakat melalui media massa maupun media sosial menunjukkan pola yang nyaris monoton.

Dugaan keberadaan beberapa gudang BBM ilegal di beberapa lokasi di Provinsi Lampung, hingga kini masih berdiri tegak dan beroperasi, seolah bangunan cagar budaya yang tidak boleh disentuh.

Investigasi awak media bahkan mengungkap dugaan modus operandi rapi, kurir, koordinator lapangan, hingga adanya indikasi keterlibatan oknum aparat yang diduga berperan sebagai pengaman jalur distribusi BBM ilegal keluar dari wilayah Lampung.

Ironi belum berhenti, Januari 2026 publik kembali dikejutkan oleh kabar viral mengenai dugaan pelangsiran BBM yang diduga ilegal dari gudang penimbunan ke kapal tongkang yang berada di perairan selaki Panjang. Alih-alih surut, jaringan ini justru disinyalir berekspansi. Bisnis Ilegal tampaknya lebih adaptif daripada birokrasi penegakkan Hukum.

Berita terbaru bahkan menyebut dugaan keterlibatan oknum TNI dari salah satu matra yang bertugas di satuan wilayah di provinsi Lampung.

Dititik ini, cerita berubah dari drama kriminal menjadi tragedi institusional, ketika muncul keterlibatan oknum anggota TNI berinisial “JS” yang disebut-sebut berperan sebagai pelindung atau koordinator armada di lapangan.

“Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekedar pelanggaran hukum ekonomi, melainkan krisis integritas aparat penegak hukum. Negara bukan kalah karena kurang Aturan, tetapi karena hukum diduga kurang keberanian untuk menyentuh aktor-aktor intelektualnya.” ujar salah seorang pengamat media sosial kepada media RadarCyberNusantara.Id, Rabu, (07/01/2026).

Ketidakmampuan atau ketidak beranian aparat menindak pemain BBM ilegal ini memicu Spekulasi liar ditengah masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan nyali Kapolda Lampung yang baru Irjen Pol Helfi Assegaf, dalam memberantas mafia migas, sebagaimana instruksi tegas Kapolri yang kerap dikutip, namun jarang terasa dampaknya.

“Bagaimana mungkin, aktivitas yang begitu Terang-terangan, berulang kali viral di media massa maupun media sosial, dan diinformasikan secara terbuka bisa tidak tersentuh hukum?” lanjutnya memberikan pandangannya yang barangkali masih percaya hukum bukan sekedar Dekorasi.

Pertanyaan ini menjadi tamparan keras bagi wajah penegakkan Hukum di Lampung. Jika hukum hanya tajam kebawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik akan runtuh, pelan tapi pasti, tanpa BBM ilegal sebagai pemicu kebakaran.

Kini desakan publik semakin keras, Aparat diminta segera membongkar jaringan mafia migas (BBM ilegal), menindak tegas oknum TNI, Polri, maupun institusi lainnya, yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia migas.

Kasus semacam ini bukan hanya sekedar satu oknum atau satu jaringan, melainkan tentang wibawa hukum di Lampung. Negara tidak boleh kalah oleh “Mafia”. Sebab jika aparat terus diam, maka diam itu akan dibaca publik bukan lagi sebagai kehati-hatian, melainkan Pembiaran atau lebih buruknya lagi Pembenaran. | Red.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Dapatkan Berita Pilihan Di Whatsapp Untuk Anda.

 

X
error: Content is protected !!