Ketum LBH PWRI : Hukum Tak Lagi Menjadi Alat Keadilan Melainkan Telah Bergeser Menjadi Alat Legitimasi Kekuasaan

RadarCyberNusantara.Id | Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Wartawan Republik Indonesia (LBH PWRI)yang juga sebagai Praktisi Hukum, Darmawan S.H., M.H., menilai praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini telah menjauh dari nilai-nilai Keadilan. Menurutnya hukum tidak lagi berdiri sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat melainkan telah bergeser menjadi alat Legitimasi Kekuasaan.

“Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, tetapi telah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ketika hukum tajam kebawah namun tumpul keatas maka keadilan sejatinya telah dikhianati,” ujar Darmawan kepada awak media, Senin (12/01/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

𝗞𝗼𝗿𝗲𝗺 𝟬𝟰𝟯/𝗚𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗚𝗲𝗹𝗮𝗿 𝗥𝗔𝗧 𝗞𝗲-𝟱𝟬 𝗞𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗞𝗮𝗿𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗚𝗮𝗿𝘂𝗱𝗮 𝗛𝗶𝘁𝗮𝗺

13 Admin RCN

Praktisi hukum yang juga Ketum LBH PWRI menyoroti masih maraknya ketimpangan dalam penegakan hukum. Ia menilai masyarakat kecil kerap menjadi korban, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan tertentu justru memperoleh perlakuan Istimewa.

Kondisi tersebut menurut Darmawan, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan Negara.

Darmawan S.H., M.H., menegaskan, LBH PWRI akan terus berada di garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Dia juga menyerukan agar aparat penegak hukum kembali kepada marwahnya, sebagai penjaga keadilan bukan sebagai alat kepentingan tertentu.

Baca Juga

2 hari  lalu

PKS Lampung Jadi Partai Pertama Gandeng Bank Sampah Emak.id, Tegaskan Komitmen Nyata Pengelolaan Sampah Terpadu

6 Admin RCN

“Tanpa keberanian moral dan integritas penegak hukum, keadilan akan menjadi jargon kosong. Negara hukum tidak boleh kalah oleh kekuasaan,” tegasnya.

Lebih lanjut Darmawan menilai, fenomena tersebut mencerminkan adanya potensi penyalahgunaan sistem hukum untuk kepentingan pihak penguasa, alih-alih menegakkan prinsip imparsialitas dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, hukum dinilai kehilangan netralitasnya dan kerap digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil secara substantif.

Kritik tersebut menurut Darmawan, berkaitan erat dengan sejumlah persoalan mendasar, antara lain independensi yudikatif yang rentan terhadap intervensi politik. Selektivitas penegakan hukum berdasarkan status atau afiliasi, serta melemahnya supremasi hukum dalam mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Meski demikian Darmawan menegaskan, bahwa pernyataan tersebut merupakan seruan reflektif agar hukum kembali pada fungsi fundamentalnya dalam negara demokratis, yakni sebagai pilar keadilan dan pengawas kekuasaan bukan sebaliknya. | Pnr.