RadarCyberNusantara.Id | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan sikap tegas terhadap praktek kejahatan yang melibatkan aparat Negara. Dihadapan jajaran menteri serta serta pimpinan TNI dan Polri, Presiden secara terbuka mengaku masih adanya oknum aparat yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal dan memerintahkan penindakan tanpa kompromi.
Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa laporan keterlibatan oknum aparat bukan sekedar isu liar, melainkan informasi resmi yang diterima dari internal penegak hukum itu sendiri.
“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” ujar Prabowo.
Atas temuan tersebut, Presiden secara langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.
Prabowo menegaskan, aparat negara yang justru menjadi pelindung kejahatan adalah pengkhianat tugas Negara dan harus diberi sangsi tanpa pandang bulu.
“Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri, benar-benar menidak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan, dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” tegas Presiden.
Lebih jauh Kepala Negara menekankan pentingnya kejujuran dan keberanian institusi Negara dalam melakukan pembenahan internal. Menurutnya, mengakui kelemahan bukanlah pertanda kekalahan, melainkan langkah awal untuk memperbaiki sistem penegakkan hukum.
“Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga Prabowo mengingatkan, agar Negara tidak tunduk pada kepentingan korporasi. Ia menegaskan, meski dunia usaha dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, kekuasaan Negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan Negara, kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur Negara, dan mengalahkan Negara.” Tandas Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan aparat negara dari praktek Ilegal, sekaligus menegakkan supremasi hukum dan wibawa Negara tanpa kompromi. | Red.
Tidak ada komentar