Sekretaris Forum Buay Perja Kecam Pilkati di Tubaba

RadarCyberNusantara.Id |– Sekretaris Forum Buay Perja Bersatu Marga Sungkai Bunga Mayang, Syahbudin Hasan, mengecam keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) yang tetap menggelar Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulangbawang Udik, Rabu (21/10/2026), di tengah sengketa tapal batas dengan Kabupaten Lampung Utara.

Syahbudin menilai langkah tersebut mengabaikan upaya koordinasi dan kesepakatan penundaan yang sebelumnya dibahas untuk meredam ketegangan antar-masyarakat adat. Ia menyebut keputusan Pemkab Tubaba itu memicu kekecewaan karena persoalan batas wilayah belum menemukan penyelesaian.

Baca Juga

6 hari  lalu

Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya Desak Kapolda Sulsel Usut Informasi Dugaan Keterlibatan Oknum Wartawan Berinisial AK

14 Admin Elsa

“Kami selaku pengurus Forum Buay Perja Bersatu sangat kecewa dengan langkah yang diambil Bupati Tubaba. Padahal, Forkopimda Lampung Utara bersama Gubernur dan Kapolda sudah berkoordinasi serta menyepakati penundaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Syahbudin, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pukul 07.30 hingga 11.00 WIB tersebut berpotensi memperkeruh situasi di tengah sengketa wilayah antara masyarakat adat Buay Perja, Kecamatan Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, dan Buay Bulan, Kecamatan Tulangbawang Udik, Tubaba.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki keputusan pelaksanaan Pilkati tersebut dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ditreskrimsus Polda Lampung Bersama SKK Migas Sumbagsel dan PT Pertamina EP Zona 4 Tandatngani Pedoman Kerja Teknis

14 Admin Elsa

“Kami meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Harus ada investigasi menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Syahbudin memperingatkan, sengketa tapal batas yang tak kunjung tuntas berisiko memicu konflik horizontal apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Presiden Republik Indonesia turun tangan untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan adil dan tidak memicu bentrokan antarmasyarakat adat.

“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan pemerintah pusat dan provinsi, ini bisa memicu bentrokan fisik dan konflik terbuka antara Buay Bulan dan Buay Perja. Kami meminta Presiden dan Kemendagri turun tangan,” tegasnya.

Sebelumnya, ketegangan meningkat menjelang Pilkati di Tiyuh Karta Tanjung Selamat. Pada Selasa (20/10/2026), ratusan warga yang tergabung dalam masyarakat adat Buay Perja dilaporkan menduduki Balai Tiyuh untuk mendesak penundaan pemilihan hingga persoalan tapal batas mendapat kejelasan.

Pada Selasa malam, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menyatakan penundaan pelantikan dan proses pemilihan dilakukan sesuai harapan masyarakat, dengan mempertimbangkan arahan Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung.

Hamartoni mengatakan Pemkab Lampung Utara telah berkoordinasi dengan Forkopimda dan pihak terkait untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ia juga menegaskan penyelesaian sengketa akan terus dikawal dengan mengacu pada kesepakatan yang dibuat pada 2022.

“Kita ingin masyarakat hidup damai satu sama lain,” ujar Hamartoni, Selasa (20/10/2026).

Namun, pemungutan suara yang tetap berlangsung pada Rabu kembali memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarpemerintah daerah dan upaya meredam ketegangan di wilayah sengketa.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Tubaba belum memberikan keterangan mengenai dasar pelaksanaan Pilkati di tengah keberatan masyarakat adat dan informasi kesepakatan penundaan tersebut.