Jimly Asshiddiqie: Polri Harus Bebas Dari Pengaruh Politik dan Kepentingan Ekonomi
RadarCyberNusantara.id | Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa institusi kepolisian harus bebas dari pengaruh politik maupun kepentingan ekonomi. Ia menilai reformasi mendasar diperlukan, termasuk dalam mekanisme pemilihan Kapolri, yang ke depannya memungkinkan Presiden memilih langsung tanpa melalui proses persetujuan DPR.
“Termasuk isu polisi, jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dan juga kepentingan ekonomi,” ujar Jimly usai berdiskusi dengan para mantan Kapolri dan ormas keagamaan di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Jimly menekankan bahwa polisi harus benar-benar menjadi aparatur yang melayani kepentingan rakyat. Mereka harus berada di garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan.
“Jadi, antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil. Jadi dia keamanan, dia juga pintu untuk penegak keadilan,” ucap Jimly.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan arah reformasi Polri ke depan, di mana independensi institusi kepolisian dijaga dan proses seleksi pimpinan dilakukan untuk memastikan polisi benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik atau bisnis tertentu. | Red.
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar