Anggaran Alat Berat Rp16,3 Miliar Disorot, Plt Kadis DLH Bandar Lampung Bungkam

RadarCyberNusantara.Id |– Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung belum merespons konfirmasi terkait anggaran alat berat senilai Rp16,39 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Hingga Jumat (23/10/2026), belum ada penjelasan resmi mengenai besarnya alokasi tersebut.

Anggaran itu terdiri atas Rp8,22 miliar untuk pemeliharaan alat besar darat dan Rp8,16 miliar untuk pengadaan alat berat baru. Nilainya menjadi sorotan di tengah total anggaran DLH Bandar Lampung sebesar Rp31,02 miliar yang tersebar dalam 67 paket pengadaan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kepala Desa Pematang Baru Ditahan, Diduga Korupsi APBDes hingga Rugikan Negara sebesar Rp 585 Juta

37 Admin Elsa

Dalam pemberitaan sebelumnya berjudul “Alat Berat Sedot Anggaran DLH Bandar Lampung Rp16,3 Miliar”, media ini mengulas alokasi tersebut berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025.

Untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi telah mengirimkan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Plt Kepala DLH Bandar Lampung. Namun, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, pesan tersebut belum mendapat balasan.

Sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan, mulai dari jumlah dan kondisi alat berat yang dimiliki DLH, dasar kebutuhan biaya pemeliharaan Rp8,22 miliar, hingga jenis serta spesifikasi alat berat baru senilai Rp8,16 miliar.

Baca Juga

4 hari  lalu

Dugaan Kasus Pelecehan dan Penyebaran Video Siswi di SMPN 29 Pesawaran: Korban Kena Sanksi, Kepsek Memilih Bungkam

79 Admin Elsa

Selain itu, terdapat alokasi anggaran tenaga kebersihan sebesar Rp1,7 miliar dan kendaraan khusus Rp5,52 miliar yang juga perlu diperjelas peruntukan serta rinciannya.

Besarnya anggaran tersebut membuat transparansi penggunaan uang publik menjadi penting. Penjelasan dari pihak DLH dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui dasar penganggaran, kebutuhan operasional, serta rencana pengadaan yang dilakukan.

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Plt Kepala DLH Bandar Lampung sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penjelasan resmi dari pihak terkait akan dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. (Davi)