RadarCyberNusantara.Id | Pengelolaan dana iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tanggamus periode 2024–2026 kembali menjadi sorotan. Persoalan yang semula mencuat akibat minimnya keterbukaan penggunaan dana, kini berkembang setelah Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI PROJAMIN) mengungkap dugaan adanya sejumlah peminjaman dana iuran oleh oknum yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi tersebut.
Temuan yang disampaikan LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus ini memunculkan pertanyaan lebih mendasar mengenai tata kelola keuangan organisasi: apakah dana yang dihimpun secara rutin dari anggota telah dikelola sesuai peruntukannya, atau justru dimanfaatkan melalui mekanisme peminjaman oleh pihak-pihak tertentu tanpa kejelasan pertanggungjawaban?
Seorang narasumber yang menggunakan nama samaran Adam mengungkapkan bahwa iuran KORPRI dipungut secara rutin dari anggota berdasarkan golongan, dengan nominal berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per bulan per anggota dari -+ 4000 Anggota
Namun, menurut Adam, persoalan bukan semata-mata pada besaran pungutan, melainkan tidak adanya keterbukaan yang memadai mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.
“Kami sangat menyayangkan hasil iuran tersebut tidak ada keterbukaan peruntukannya,” ungkap Adam.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan akuntabilitas yang patut mendapat perhatian. Sebab, dana yang dihimpun dari anggota semestinya disertai pencatatan administrasi, laporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses dan dipahami oleh para anggota.
**Dugaan Penggelapan Modus Pinjam Dana Mengarah kepada Oknum Tertentu**
Ketua LPAKN RI PROJAMIN DPK Tanggamus, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah keterangan dan bukti yang mengindikasikan adanya dugaan penggelapan dengan modus peminjaman dana iuran KORPRI oleh beberapa pihak, yang hingga kini menurut informasi yang diterima lembaganya belum dikembalikan.
Helmi merinci tiga nilai transaksi yang menjadi perhatian pihaknya, yakni dugaan peminjaman atas nama inisial RD sebesar Rp28.820.500,00, inisial RN sebesar Rp47.000.000,00, serta dugaan peminjaman lainnya sebesar Rp24.892.000,00 oleh salah satu pihak yang disebut sebagai pengurus KORPRI.
Jika ketiga nilai tersebut dijumlahkan, total dana yang dipersoalkan mencapai **Rp100.712.500,00**.
“Kami memiliki bukti dan keterangan yang mengarah pada adanya penggunaan dana iuran melalui mekanisme pinjaman oleh pihak tertentu. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dana tersebut hingga kini belum dikembalikan,” terang Helmi.
Menurut Helmi, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Apabila benar dana organisasi digunakan untuk kepentingan peminjaman pribadi atau pihak tertentu tanpa dasar kewenangan, persetujuan yang sah, serta mekanisme pertanggungjawaban, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola keuangan organisasi.
Meski demikian, dugaan tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen transaksi, aliran dana, kewenangan pihak yang melakukan peminjaman, serta status pengembalian uang. Penetapan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
**Dana Anggota Bukan Ruang Bebas bagi Kepentingan Oknum**
Dalam perspektif tata kelola organisasi, dana iuran yang dihimpun dari anggota bukanlah sumber keuangan yang dapat diperlakukan sebagai dana pribadi ataupun fasilitas pinjaman tanpa landasan aturan yang jelas.
Setiap rupiah yang terkumpul mengandung konsekuensi pertanggungjawaban. Karena itu, apabila terdapat pihak yang menggunakan dana tersebut di luar mekanisme organisasi, maka transparansi, dasar persetujuan, pencatatan, dan pengembalian dana harus menjadi objek pemeriksaan.
Persoalan ini juga menempatkan pengurus KORPRI pada kewajiban moral dan organisatoris untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada anggota. Jabatan dalam kepengurusan bukan sekadar legitimasi struktural, melainkan amanah untuk menjaga kepercayaan dan mengelola dana organisasi secara bertanggung jawab.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi penjelasan bahwa dana tersebut berstatus pinjaman. Pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar peminjamannya, ke mana dana dialirkan, bagaimana pencatatannya, serta kapan pengembaliannya dilakukan.
Catan Redaksi:Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.pihak terkait dapat menyampaikan klarifikasi melalui jalur resmi yang tersedia. | Red.
Tidak ada komentar