Belanja Dinkes Lampura Disorot, Realisasi Anggaran Dituding Penuh Selubung Muslihat
RadarCyberNusantara.Id | Besaran nilai anggaran milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) tahun 2025 yang nominalnya berkisar Rp43,8 miliar dianggap tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan. Selain itu, muncul juga pertanyaan publik yang menyorot soal efektivitas, kewajaran dan akuntabilitas sejumlah pos belanja dengan nilai sangat besar. Porsi anggaran yang didominasi urusan internal pemerintahan menimbulkan spekulasi soal prioritas tata kelola anggaran yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah.
Dari dokumen anggaran milik Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2025, diketahui jika alokasi anggaran yang dikucurkan mencapai Rp43,8 miliar yang terbagi dalam 452 paket kegiatan melalui mekanisme swakelola dan belanja daerah lainnya.
Salah satu pos yang paling banyak disorot adalah belanja barang habis pakai yang mencakup kebutuhan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer serta perlengkapan kegiatan perkantoran lainnya dengan nilai sebesar Rp902.615.160 untuk 153 paket kegiatan.
Nominal anggaran yang nyaris menyentuh angka satu miliar Rupiah itu dinilai tidak sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) tahun 2025, dimana pemerintah menetapkan batas kewajaran belanja kebutuhan perkantoran berdasarkan jumlah pegawai. Dengan asumsi jumlah pegawai Dinas Kesehatan Lampung Utara sekitar 159 orang, kebutuhan riil belanja alat dan bahan kantor diperkirakan berada pada kisaran Rp235.320.000 per tahun.
Selain belanja ATK, sejumlah pos anggaran lain milik Dinkes Lampung Utara yang menjadi perhatian, yaitu belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.749.046.000 yang di pecah kedalam 51 paket kegiatan, selanjutnya dua paket belanja iuran peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda (BPJS) Rp19.042.800.000, kemudian belanja jasa honorarium tenaga kesehatan Rp720.000.000 serta belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Rp369.130.000.
Deretan anggaran belanja milik Dinkes Lampung Utara yang dianggap janggal dan terkesan pemborosan itu memicu desakan publik agar segera dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah direalisasikan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara menyebut jika pihaknya sangat menghormati perhatian masyarakat dan insan pers terhadap pengelolaan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Menurutnya, informasi yang berkembang dalam pemberitaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi secara utuh. Ia menegaskan bahwa besaran anggaran dan jumlah paket kegiatan tidak dapat langsung dijadikan indikator adanya penyimpangan.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa banyaknya paket kegiatan merupakan konsekuensi dari luasnya cakupan program kesehatan yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, program kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga berbagai kegiatan penunjang pelayanan kesehatan.
Selain itu, ditegaskan bahwa penyusunan paket kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan program, jenis belanja, lokasi pelaksanaan, sumber pendanaan, serta mekanisme pengadaan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, seluruh tahapan pengelolaan anggaran disebut telah melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat, BPKP, dan BPK, serta dapat ditelusuri melalui sistem informasi pemerintah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Terlepas dari penjelasan tersebut, sejumlah kalangan berharap dilakukan audit, review, evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Lampung Utara guna memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dimana pengawasan tersebut diharapkan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan indikasi tindak pidana Korupsi.
Pemeriksaan yang objektif dan berbasis data dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran kesehatan benar-benar digunakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. (Tim)
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Populer
Tidak ada komentar