‎Wakil Ketua YLPK PERARI DPD Lampung Dukung Komisi I DPRD Lamteng Minta Plt Bupati Untuk Tegas Sikapi Polemik Penunjukan Plt. Kadisdik

waktu baca 2 menit

Selasa, 19 Mei 2026 22:42 2 Admin RCN

RadarCyberNusantara.Id | Wakil Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) DPD Lampung, RM Edy Yulianto,S.Kom,S.E. C.Me, (Romo) secara tegas dari kelembagaan mendukung sepenuhnya atas sikap Ketua Komisi l DPRD Lampung Tengah, yang meminta Plt.Bupati, I Komang Koheri bersikap tegas menyikapi polemik penunjukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan yang belakangan menjadi sorotan.

‎”Kami memandang fungsi pengawasan legislatif mengambil langkah untuk meminta ketegasan Plt. Bupati bersikap tegas atas polemik penunjukkan Plt.Kadisdik itu sudah tepat, dan kami khususnya YLPK PERARI mendukung penuh hal itu,” ungkap Romo, saat menyatakan sikap lembaganya, di Markas YLPK PERARI Lampung, Selasa (19/5/2026).
‎
‎Menurutnya, langkah legislatif itu untuk memastikan roda pemerintahan dapat berjalan tanpa adanya pihak-pihak yang ingin mengambil momen dalam hal itu, untuk itulah sikap tegas Plt.Bupati Lamteng, sangat diharapkan bersikap sebagai seorang pemimpin, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
‎
‎”Untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya teori atau kejeniusan saja yang di perlukan, ketegasan seorang pemimpin lebih di butuhkan dari pada poin yang lain. Agar jalannya pemerintahan tidak mencla mencle,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai kepala daerah, termasuk pejabat pelaksana tugas, memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah sehingga diperlukan kepastian dalam setiap kebijakan, termasuk penunjukan pejabat pelaksana tugas di tiap OPD. Kalau memang Kab.Lamteng tidak lagi di sebut ada matahari kembar, maka Plr.Bupati harus mengambil sikap tegas atas penunjukkan Plh.Kadisdik tersebut.
‎
‎”Jangan sampai Plt.Bupati Lamteng mendapat kiriman androk dari lembaga masyarakat, jika tidak mengambil sikap tegas,” tukas Romo.
‎
‎Sekretaris YLPK PERARI Lampung ini, menyebut bahwa, pasca OTT KPK terhadap mantan Bupati, Ardito beberapa lalu hingga saat ini masih menjadi momok para pejabat daerah untuk mengambil langkah, sehingga roda pemerintahan berdampak staknan tanpa ada arah pasti, di tambah Plt.Bupati yang tidak memiliki sikap tegas seperti saat ini.
‎
‎”Hal seperti ini akan membuat bingung masyarakat tanpa adanay kepastian dari seorang pemimpin. Atau kita beri kesempatan untuk para pejabat yang tidak bernyali, mundur saja dari kursi jabatan,” pungkasnya. | Red.