RadarCyberNusantara.Id | – Semangat kebersamaan dan gotong royong dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan melalui penguatan sinergi untuk menghadirkan listrik hingga ke desa dan dusun yang belum terjangkau di Provinsi Lampung. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan sekaligus menyelaraskan kesiapan lokasi, lahan, dan perizinan.
Hingga Juni 2026, Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Lampung telah mencapai 99,79 persen, sementara Rasio Desa Berlistrik PLN mencapai 99,85 persen. Capaian yang mendekati 100 persen tersebut terus didorong melalui perluasan jaringan ke sejumlah desa dan dusun yang masih membutuhkan akses layanan kelistrikan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan Listrik Desa (Lisdes) pada 12–13 Oktober 2026 di Kantor PLN UID Lampung. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan usulan lokasi dari pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan kelistrikan, sekaligus memetakan kesiapan dan kebutuhan penyelesaian administrasi di masing-masing wilayah.
General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, mengatakan kolaborasi lintas instansi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat hadirnya listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan penanganan dan koordinasi lebih lanjut.
“Target kami bukan sekadar membangun jaringan, tetapi memastikan listrik benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah yang belum terjangkau. Karena itu, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, Kementerian ESDM, serta kementerian/lembaga terkait sangat penting agar kesiapan lokasi, lahan, perizinan hingga pembangunan di lapangan dapat berjalan selaras,” ujar Noer.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jaringan listrik menuju sejumlah permukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan. Dari 139 lokasi penugasan Program Lisdes tahun 2026, sebanyak 25 lokasi berada di kawasan hutan sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut serta pemenuhan tahapan administrasi dan perizinan sesuai status kawasan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, dukungan kepala daerah memiliki peran penting, khususnya dalam pengusulan dan fasilitasi penyelesaian areal permukiman dalam kawasan hutan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sinkronisasi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN, serta kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat mendukung percepatan proses administrasi dan perizinan sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat dilaksanakan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Lampung, I Putu Kesama P.W., mengatakan PLN terus memetakan progres dan kebutuhan pada setiap lokasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
“Setiap lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Kami terus mengawal kesiapan lokasi hingga pelaksanaan konstruksi jaringan. Dukungan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, khususnya dalam penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan, sangat diperlukan agar pembangunan dapat dipercepat dan manfaat listrik segera dirasakan masyarakat,” ungkap Putu.
Melalui koordinasi lintas fungsi tersebut, Kementerian ESDM, PLN dan pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi agar program elektrifikasi tidak berhenti pada capaian rasio, tetapi benar-benar menghadirkan akses listrik yang semakin merata. Kehadiran listrik hingga ke wilayah perdesaan diharapkan dapat membuka peluang ekonomi, mendukung aktivitas pendidikan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke pelosok Provinsi Lampung.
Tidak ada komentar