DPC PWRI Kota Metro Soroti Anggaran Miliaran Rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

RadarCyberNusantara.Id | Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Metro secara resmi menyoroti dan mempertanyakan alokasi anggaran fantastis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro untuk tahun anggaran 2025. PWRI menilai terdapat sejumlah pos belanja yang tidak wajar dan berpotensi memboroskan keuangan daerah di tengah upaya efisiensi anggaran publik.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap dokumen anggaran Disdikbud Kota Metro tahun 2025, DPC PWRI menemukan alokasi dana hingga miliaran rupiah yang dialokasikan untuk kebutuhan yang dinilai kurang menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Metro.

Baca Juga

2 hari  lalu

Sertijab Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam Tegaskan Sinergi TNI-Polri Kunci Jaga Keamanan

11 Admin Elsa

Ketua DPC PWRI Kota Metro, Muktaridi, SH menyatakan bahwa ada beberapa poin krusial dalam postur anggaran tersebut yang patut dipertanyakan ke publik dan membutuhkan transparansi penuh dari pihak dinas terkait. Pos belanja anggaran yang menjadi sorotan tajam antara lain :

• Belanja Makanan dan Minuman Fasilitas Miliaran Rupiah senilai Rp 1,3 Miliar : Pengadaan logistik makan minum yang menelan dana hingga miliaran rupiah dinilai sangat berlebihan dan melukai rasa keadilan masyarakat.

• Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp 531 Jt dan Bahan Habis Pakai Rp 545 jt : Anggaran untuk kebutuhan administratif operasional kantor ini dinilai tidak rasional dan terkesan terjadi penggelembungan (mark-up).

Baca Juga

3 hari  lalu

Sempat Viral di Media Sosial, Oknum PPPK Paruh Waktu Disdukcapil Lampura Akhirnya Dimutasi

59 Admin Elsa

• Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp 185 jt : Alokasi anggaran untuk mobilitas luar daerah dan dinas lapangan yang menyerap dana besar, di mana asas urgensi serta dampaknya bagi kualitas pendidikan di Metro patut diuji.

• Belanja Honorarium senilai Rp 323 jt : Pemberian insentif atau honorarium non-tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah yang dinilai rawan tumpang tindih dengan fungsi tugas pokok ASN.

“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk membuka secara transparan rincian serta urgensi dari pemanfaatan anggaran-anggaran tersebut. Di saat fasilitas sekolah pinggiran masih butuh perbaikan, anggaran miliaran justru tersedot untuk urusan makan-minum dan seremonial perjalanan dinas,” tegas Muktaridi, SH selaku Ketua DPC PWRI Kota Metro dalam keterangan persnya, Minggu ( 18/10/2026 ).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro saat ini adalah Dr. Agus Muhammad Septiana, S.IP., M.H enggan berkomentar dan tidak menjawab saat dikirimkan pesan WhatApp seluruh data anggaran Disdikbud Kota Metro Tahun 2025, namun pesan masuk terbaca.

DPC PWRI Kota Metro menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berencana menyampaikan melalui surat resmi guna meminta penjelasan tentang penggunaan anggaran tersebut. Langkah ini didasari oleh kepentingan menegakkan transparansi publik dan menjalankan fungsi kontrol sosial pers terkait pengelolaan anggaran pendidikan yang bernilai miliaran rupiah. Mengingat, Dinas pendidikan di Kota Metro mengelola dana yang sangat besar (mencapai miliaran rupiah), termasuk dana alokasi revitalisasi sekolah (seperti program bernilai miliaran dari pusat) maupun dana operasional lainnya. Publik berhak tahu kejelasan pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran.

MM