Jauh dari SPBU, Warga Pelosok di Lampung Minta Solusi Distribusi BBM Subsidi

RadarCyberNusantara.Id | Di tengah gencarnya penertiban penyalahgunaan BBM bersubsidi, suara dari masyarakat pelosok desa patut didengar. Bagi mereka yang tinggal jauh dari SPBU, persoalan BBM bukan sekadar soal harga, tapi soal akses dan keberlangsungan hidup.

Keluhan ini datang dari sejumlah warga di pedalaman Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara yang jaraknya belasan hingga puluhan kilometer dari SPBU terdekat.

Baca Juga

3 hari  lalu

Matangkan Pengamanan Dianpinru-Dianpinsat, Kades Bandar Abung Audiensi dengan Kapolres Lampung Utara

55 Admin Elsa

“Kalau di kota enak, pom bensin ada di mana-mana. Kami di desa kalau mau ke ladang, ke pasar, antar anak sekolah, semua butuh bensin. Kalau pengecer tidak ada, kami mau beli di mana?” keluh salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (11/10/2026).

Warga memahami langkah tegas aparat kepolisian dalam menertibkan oknum penimbun BBM bersubsidi. Namun, mereka juga meminta agar ada solusi dan pembedaan yang jelas.

Menurut warga, yang perlu ditertibkan adalah oknum pengecor yang menimbun BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga tidak wajar, bukan pengecer kecil yang membantu distribusi ke desa-desa.

Baca Juga

6 hari  lalu

Swakelola Bapenda Lampung Timur Rp4,33 M Disorot, Rp1,36 M Hanya Untuk Perjalanan Dinas

112 Admin RCN

“Justru pengecer itu yang menjadi pahlawan bagi kami di desa. Mereka yang membantu menyediakan kebutuhan dasar rakyat, yang mungkin belum bisa sepenuhnya dilakukan Pertamina sampai ke pelosok,” ungkapnya.

Ia menambahkan, seharusnya kebutuhan dasar masyarakat di bidang energi bisa tersedia hingga ke depan pintu rumah warga.

“Harapan kami, pemerintah dalam hal ini Pertamina dapat mengantarkan atau menyediakan kebutuhan dasar masyarakat di bidang migas hingga ke pelosok, karena itu amanat undang-undang untuk melayani seluruh rakyat, bukan hanya di kota,” ujarnya.

Warga pun menegaskan bahwa mereka mendukung penuh penindakan terhadap praktik penimbunan yang merugikan.

“Tapi kalau penimbunan yang dijual lagi ke pihak industri atau ke luar daerah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, itu baru harus dibersihkan. Itu yang merugikan kami dan negara,” tegasnya.

Mereka berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dapat duduk bersama mencari skema distribusi yang adil, sehingga BBM subsidi benar-benar sampai ke desa dengan harga wajar.

Hingga berita ini diterbitkan, aspirasi ini diharapkan menjadi perhatian bersama bagi stakeholder terkait. Awak media masih berupaya menghubungi pihak Pertamina dan Dinas terkait untuk konfirmasi lebih lanjut. | DV.