Opini: Kita Butuh Pemimpin dan Pejabat Publik Yang Punya Karakter
Oleh : Pinnur Selalau.
RadarCyberNusantara.Id | Beberapa minggu terakhir ini emosi dan detak jantung masyarakat makin tak beraturan tatkala membaca berita dan menyaksikan perilaku para pejabat publik yang tidak berkarakter.
Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kian menjadi DNA pejabat, drama penegakan hukum, pola komunikasi menggunakan diksi yang kasar dan nyinyir secara repetitif di berbagai kesempatan, serta berbagai kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat banyak, mengulik emosi dan detak jantung masyarakat.
Beragam kebijakan yang tidak populis dan tidak menyentuh kemanfaatan langsung masyarakat serta cenderung menghambur-hamburkan uang rakyat, seperti hibah ke instansi vertikal hingga puluhan miliar rupiah disaat kondisi keuangan pemerintahan sedang megap-megap, serta perlakuan istimewa terhadap keluarga dan kroni pejabat, yang membuat masyarakat emosi dan membuat detak jantung masyarakat menjadi tak beraturan.
Potret Krisis Karakter Pejabat Publik
Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16 (1809-1865), pernah mengatakan bahwa hampir semua orang bisa bertahan dengan kesengsaraan dan kerterbatasan finansial, tetapi akan rapuh dan hancur karakter mereka ketika diberi kekuasaan atau jabatan.
Kekuasaan akan dijadikan alat untuk tawar-menawar atau tameng untuk menakut-nakuti pihak (lawan) yang lemah, dimanfaatkan untuk meraup keuntungan finansial, bahkan digunakan pula untuk mendapatkan kenikmatan (nafsu) duniawi yang sifatnya sesaat.
Pernyataan Abraham Lincoln tersebut kini relevan dan nyata sedang terjadi di wilayah kita bahkan di negara kita saat ini.
Hal ini dilihat dari semakin banyaknya Bupati/Wali Kota dan Gubernur, yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk mengisi pundi-pundi finansial keluarga di kroni-kroninya, bahkan tidak malu untuk menabrak regulasi yang mereka buat sendiri.
Ironisnya, hari ini korupsi bukan saja terjadi di ranah birokrasi (eksekutif) tetapi sudah merenggut institusi penegak hukum yang menjadi benteng penegakan keadilan.
Praktik korupsi kini menjadi DNA dari para pejabat publik baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara berkelanjutan.
Mereka tenggelam dalam jurang kehancuran karena hanya ingin mengejar popularitas, pengakuan, kenikmatan dan harta untuk kepentingan kelompok dan/atau keluarga.
Myles Munroe (2014): Contemporary Leadership and the Crisis of Character, mengatakan bahwa banyak pemimpin dunia yang awalnya memiliki integritas dan reputasi yang kuat namun berakhir dengan kerapuhan, kehancuran dan bahkan sampai berantakan secara etika dan moral.
Mereka terperangkap dalam kecurangan, praktik KKN, pelanggaran HAM, suka memberi harapan palsu, manipulasi hukum, dan kecurangan-kecurangan lainnya.
Hal ini karena mereka tidak ditopang oleh karakter sejak usia remaja. Karakter belum menjadi titik sentral dalam pengembangan tumbuh-kembang anak sejak dini.
Maxwell mengutip Steven Berglas, psikolog di Harvard Medical School dan penulis buku The Success Syndrome, mengatakan bahwa orang-orang yang sukses besar tanpa ditopang oleh karakter, mereka pasti akan mengalami masalah atau bencana dan kehancuran saat menghadapi berbagai godaan harta, kenikmatan, dan tekanan.
Ia mengatakan bahwa pejabat publik (pemimpin) tanpa karakter akan lebih banyak menunjukkan satu atau lebih dari gejala berikut, di antaranya arogansi, kecongkakan, suka memanipulasi data dan fakta, suka mencari gara-gara, atau bahkan perselingkuhan.
Bercermin dari apa yang pernah dikemukakan Abraham Linclon, bahwa sesungguhnya kekuasaan tidak mengubah siapa pribadi pejabat publik, tetapi justru memperlihatkan siapa diri mereka sesungguhnya.
Kekuasaan menurut pejabat publik bukan untuk melayani tanpa pamrih, bukan pula untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Tetapi sebaliknya kekuasaan dimaknai sebagai kesempatan untuk memperoleh pengakuan, popularitas, dan untuk menekan serta mengintimidasi mereka yang lemah atau tak memiliki kekuasaan.
Pola pikir pejabat publik terhadap nilai, harkat, dan martabat pun bergeser dan hanya ditentukan oleh jabatan publik dimiliki dan digunakan untuk bertindak sewenang-wenang.
John C. Maxwell pernah mengatakan bahwa buruknya karakter pejabat publik dapat ditunjukan melalui ucapan dan perilaku/tindakannya.
Dimana ucapan tidak selalu menunjukkan apa yang sesungguhnya dilakukan atau sesuai realitas yang ada di masyarakat.
Pentingnya Karakter bagi Pejabat Publik
Berbagai contoh krisis karakter pejabat publik yang diutarakan di atas entah kapan akan berakhir.
Sebagai bangsa yang besar tentunya kita berharap agar praktik penyelewengan kekuasaan yang merugikan masyarakat segera diakhiri.
Penegakan hukum perlu dilakukan secara adil dan transparan. Pola komunikasi politik juga perlu berbasis data, transparan, dan elegan.
Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk berperilaku dan bersikap jujur dari dalam dirinya sendiri sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Munroe menegaskan bahwa karakter merupakan komponen kepemimpinan yang paling berharga dari setiap orang.
Karakter akan melahirkan kredibilitas dan integritas dengan akhlak yang kuat, mulia, dan terhormat sehingga menghasilkan legasi yang baik bagi masyarakatnya.
Karakter penting karena menjadi penuntun utama dalam menghadapi berbagai godaan yang menggiurkan dan untuk mengatasi situasi-kondisi di masa-masa sulit dan kompleks.
Mengutip apa yang dikemukakan oleh Maxwell, (2009): The 21 Indispensable Qualities of A Leader, bahwa siapapun bisa mengatakan bahwa ia memiliki integritas, tetapi perbuatannya yang menunjukkan karakter orang tersebut.
Karakter menentukan siapa diri kita sesungguhnya, apa yang dilihat akan menentukan apa yang akan dilakukan.
Setiap orang dapat membangun karakternya melalui apa yang dilakukan dalam menghadapi situasi sulit dan kompleks.
Pada situasi tersebut pejabat publik ditantang untuk memilih, apakah teguh pada pendirian untuk mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan atau menghindari situasi sulit dan membelokan kebenaran melalui jalan pintas dengan konsekuensi yang harus dibayar.
Pejabat publik dituntut untuk menjalankan kekuasaannya melalui contoh dan teladan yang baik serta menciptakan lingkungan dengan komunitas yang bebas dan didorong untuk mengaktualisasikan mana yang baik dan benar sebagai cara untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan harapan bersama (Thompson, 2004).
Ada tuntutan untuk berperilaku jujur dan memperlakukan setiap orang secara adil melalui hubungan interpersonal, sikap, dan perilaku di depan umum serta tindakan yang ditunjukan dari keputusan yang diambil.
Dalam era keterbukaan saat ini penting bagi pejabat publik untuk selalu bersikap hati-hati dan etis dengan alasan diawasi ataupun tanpa diawasi.
Ada beberapa komponen karakter yang bisa ditunjukkan dari sikap dan perilaku berikut (Crane, 2022): (a) kemampuan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan masyarakat secara keseluruhan;
(b) bersedia untuk mendorong kepemimpinan di berbagai level yang dipimpin, mempertimbangkan umpan balik (feedback) dengan arif dan bijaksana, mau mendengarkan pendapat dan tantangan sekalipun bertentangan dengan gagasan dan keinginan pejabat tersebut;
(c) membuka ruang diskusi dan dialog secara demokratis; (d) melaksanakan tugas yang dipercayakan penuh tanggung jawab; dan (e) mempertahankan kompetensi orang-orang yang dapat dipercaya untuk memimpin organisasi ke arah yang benar.
Sebagai anak bangsa kita semua berharap agar proses rekrutmen pejabat publik di masa mendatang lebih transparan, mengutamakan rekam jejak, dan hati-hati sehingga bisa mendapatkan figur pejabat yang memiliki karakter yang kuat untuk menjalankan tugas dari awal dan meninggalkan legasi yang baik di akhir masa jabatannya.
Bandar Lampung : 16 September 2026
Editor : Elsa Azizah S.H.
Author : RadarCyberNusantara.Id
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar