DPP Laskar Lampung Indonesia Desak Copot Dirut Pertamina Patra Niaga: Antrean BBM Jangan Jadi Beban Rakyat

RadarCyberNusantara.Id | Persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bandar Lampung mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Pusat Laskar Lampung Indonesia (DPP LLI).

DPP Laskar Lampung Indonesia mendesak pemegang saham dan jajaran Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Pertamina Patra Niaga, termasuk mempertimbangkan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam memastikan distribusi BBM berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

5 hari  lalu

Latansa 2026, PKS Lampung Siapkan 900 Kader Perempuan yang Bugar, Siaga, dan Siap Berkontribusi

21 Admin Elsa

Desakan ini disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bandar Lampung dan daerah lain di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut bahkan juga mendesak pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah khusus untuk mengurai antrean.

Ketua Umum DPP Laskar Lampung Indonesia, Ir Nerozelli Agung Putra, yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen DPP LLI) Panji Nugraha AB S.H., dalam keterangannya kepada media RadarCyberNusantara. Id, menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut pelayanan publik dan kehidupan ekonomi masyarakat, Minggu (13/09/2026).

“Kalau stok disebut aman, tetapi masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan sampai mengular ke badan jalan, maka pertanyaannya sederhana: di mana letak masalahnya? Apakah pada distribusi, armada, kapasitas SPBU, manajemen stok, atau pengawasan?” ujar Kyai Nero panggilan akrab Ketum DPP LLI itu.

Baca Juga

17 jam  lalu

Beras Sampai ke Dapur Warga, Bupati Hamartoni: Ada Ketenangan di Tengah Kesulitan

18 Admin Elsa

Menurut Nero, Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam penyediaan dan distribusi energi nasional tidak boleh hanya memberikan penjelasan bahwa stok aman. Yang paling penting adalah memastikan BBM benar-benar tersedia dan mudah diakses masyarakat di SPBU.

“Rakyat tidak membeli BBM di tangki penyimpanan Pertamina. Rakyat membeli BBM di SPBU. Maka ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak stok yang tersimpan, tetapi apakah masyarakat bisa memperoleh BBM secara wajar tanpa harus mengantre beberjam-jam,” tegas Nero.

DPP LLI Pertanyakan Kinerja Manajemen

DPP Laskar Lampung Indonesia menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina Patra Niaga.

Terlebih, pemerintah dan Pertamina sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi antrean, termasuk optimalisasi nozzle, penambahan operator, penguatan pasokan, hingga pengoperasian SPBU selama 24 jam.

Namun, menurut Nero, langkah-langkah tersebut harus diikuti evaluasi terhadap akar persoalan, bukan hanya menjadi respons sementara ketika masalah sudah membesar.

DPP Laskar Lampung Indonesia mempertanyakan apakah jumlah armada mobil tangki, kapasitas terminal, pola distribusi, jadwal pengiriman, kapasitas nozzle, maupun pemetaan kebutuhan BBM di wilayah Lampung sudah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.

“Kalau permintaan meningkat, armada harus ditambah. Kalau kapasitas pelayanan kurang, nozzle dan operator harus ditambah. Kalau distribusi bermasalah, sistem distribusinya harus dibenahi. Jangan masyarakat yang terus diminta memahami keadaan sementara sistem pelayanan tidak segera diperbaiki,” ujarnya.

Desakan Laskar Lampung Indonesia

DPP Laskar Lampung Indonesia, menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pertamina dan pemegang saham:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh jajaran manajemen terkait persoalan distribusi BBM.

2. Mencopot Direktur Utama Pertamina Patra Niaga apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan manajemen dalam menjamin pelayanan dan distribusi BBM secara efektif.

3. Menambah armada mobil tangki BBM apabila kapasitas armada yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi di wilayah Lampung.

4. Melakukan audit distribusi BBM dari terminal hingga SPBU, termasuk jadwal pengiriman, kapasitas tangki, armada, dan waktu tempuh distribusi.

5. Mengoptimalkan seluruh nozzle dan menambah operator pada SPBU yang mengalami antrean panjang.

6. Membuat pemetaan kebutuhan BBM berbasis wilayah dan waktu, sehingga distribusi tidak hanya reaktif setelah antrean terjadi.

7. Membuka informasi yang transparan kepada publik mengenai stok, distribusi, kuota, dan langkah penanganan antrean BBM.

8. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM apabila ditemukan adanya penyimpangan, kelalaian, atau praktik yang merugikan masyarakat.

Jangan Bebankan Kegagalan Sistem kepada Rakyat

Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LLI, Panji Nugraha AB S.H., juga meminta agar persoalan antrean tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat dengan alasan panic buying.

Pertamina sebelumnya menyatakan stok BBM Lampung aman dan menyebut peningkatan permintaan serta perilaku pembelian berlebihan sebagai salah satu faktor antrean. Di sisi lain, antrean panjang tetap terjadi di sejumlah SPBU.

“Kami tidak menolak imbauan agar masyarakat tidak panic buying. Tetapi pemerintah dan Pertamina juga harus introspeksi. Jangan sampai semua kesalahan dilempar kepada konsumen. Ketika masyarakat melihat antrean panjang berulang, wajar muncul kekhawatiran. Tugas negara dan Pertamina adalah menghadirkan kepastian,” kata Panji.

Panji menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap transportasi, UMKM, nelayan, petani, pekerja, distribusi pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan tunggu masyarakat semakin dirugikan baru dilakukan evaluasi. Kalau memang masalahnya ada pada manajemen, maka manajemen harus bertanggung jawab. Kalau memang Direktur Utama tidak mampu mengatasi persoalan ini, maka evaluasi dan pergantian adalah bagian dari tanggung jawab tata kelola perusahaan,” tegas Panji.

DPP Laskar Lampung Indonesia meminta Pertamina menjadikan persoalan antrean BBM di wilayah Lampung sebagai peringatan serius untuk membenahi sistem distribusi energi nasional.

“Energi adalah kebutuhan rakyat. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari lemahnya tata kelola distribusi energi,” Tutup Panji. | Pnr.