Pernyataan Tegas Ketua DPK Aspekindo Lampung Tengah

RadarCyberNusantara.Id | Angga Irawan,S.E., S.H., Ketua Asosiasi mendesak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera menayangkan paket lelang tanpa menunda-nunda dan secepatnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hingga memasuki akhir Agustus dan awal September tahun anggaran 2026 ini, kami dari Aspekindo Lampung Tengah menyampaikan keprihatinan yang mendalam.Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang sudah sangat mepet, keterlambatan ini jelas mengancam pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh proses pengadaan ini bisa dibuka secara transparan dan dapat diakses oleh publik serta seluruh pelaku usaha konstruksi secara umum. Keterbukaan informasi adalah kunci utama agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan nantinya dapat berjalan dengan baik, benar, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur yang dihasilkan benar-benar menyajikan pembangunan yang berkualitas tinggi secara mutu dan berkuantitas tepat secara volume untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung Tengah pada umumnya dalam jangka panjang.Maka oleh sebab itu, Ketua Aspekindo Lampung Tengah TIDAK MENGINGINKAN proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara:Tertutup dan Diskriminatif (Monopoli): Kami menolak keras jika proses lelang atau e-purchasing dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sarat pengondisian, atau hanya menguntungkan segelintir pihak (rekanan tertentu) tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha lokal lainnya.Terburu-buru dan Asal-asalan (Kejar Tayang): Kami tidak ingin mepetnya waktu pelaksanaan akibat keterlambatan lelang ini mengorbankan kualitas fisik bangunan. Proyek yang dipaksakan selesai dalam waktu yang sangat sempit berisiko tinggi mengalami kegagalan konstruksi dan mengingat di akhir tahun akan memasuki musim penghujan yang akan mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengerjaan natinya, maka oleh sebab itu kita menghindari dari hal-hal yang akan merugikan keuangan daerah.Formalitas Belaka (Sistem Transparan tapi Praktik Manipulatif): Kami tidak menginginkan sistem digital (E-Katalog Versi 6) hanya dijadikan topeng administrasi, sementara penentuan pemenang di lapangan tetap menggunakan cara-cara lama yang tidak transparan.Maka oleh sebab itu Aspekindo Lampung tengah juga ingin melibatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait, APH, Kepolisian daerah (Polres dan Kejaksaan) di Lampung tengah agar bisa serta mengawasi jalannya proses ini.Kami mendesak Penjabat (Pj) Bupati Lampung Tengah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap Dinas terkait untuk segera umengumumkan paket pekerjaan dan melaksanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Lampung Tengah